TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan, data backlog atau acuan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian Indonesia saat ini tinggal tersisa 11,4 juta. Angka tersebut turun dari data acuan RPJMN 2015-2019 sebesar 13,5 juta.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin mengatakan, data acuan yang dipakai untuk menyusun target RPJMN 2015-2019 adalah data dari BPS 2010 dan belum diperbarui hingga 2014.
Berdasarkan data tersebut, angka backlog kepenghunian mencapai 13,5 juta dan rata-rata pertumbuhan kebutuhan tiap tahun mencapai 800 ribu unit.
Atas dasar itu, pemerintah mencanangkan program sejuta rumah per tahun untuk dapat mengurangi angka backlog sekaligus menutupi tambahan permintaan tiap tahun. Syarif mengatakan, target pemerintah dalam lima tahun sekurangnya menekan backlog hingga tersisa 6,8 juta. Dengan kata lain, menyelesiakan 6,7 juta dalam lima tahun.
Sementara itu, BPS merilis data terbaru yang menunjukkan persentase masyarakat yang memiliki rumah kini mencapai 82 persen. Jika dikonversikan ke dalam total kebutuhan unit hunian, jumlahnya adalah sekitar 11,4 juta.
Syarif mengatakan, pemerintah tetap menargetkan sejuta rumah untuk mengatasi backlog. “Kebutuhan akan terus meningkat dan data BPS masih sebutkan tambahan kebutuhan 800.000 per tahun sehingga selalu ada gap. Jadi, logisnya angka pembangunannya harus di atas itu, maka muncullah satu juta per tahun,” kata dia, Jumat 19 Agustus 2016.
