Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Kaget Pergoki Tongkang Bongkar Garam Impor di Cirebon

image-gnews
ANTARA/Saiful Bahri
ANTARA/Saiful Bahri
Iklan

TEMPO.CO, Cirebon – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Miryam S. Haryani mengaku terkejut saat melihat kapal tongkang pembawa puluhan ribu ton garam impor bersandar di Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 3 Agustus 2016. Padahal, kata dia, petani garam di Cirebon tengah menjerit karena garamnya tidak laku.

Kunjungan rombongan Komisi V DPR ke Pelabuhan Cirebon sebenarnya untuk meninjau kondisi pelabuhan setelah kegiatan bongkar muat batu bara dihentikan. Namun saat melihat sebuah tongkang tengah membongkar garam impor, mereka  kaget. “Mestinya pemerintah cukup bijak, jangan binasakan petani garam di Cirebon,” kata Miryam yang juga berasal dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu.

Menurut Miryam, hampir seluruh wilayah Cirebon merupakan penghasil garam. Bahkan, kata dia, Cirebon merupakan salah satu daerah terbesar penghasil garam di Pulau Jawa. Karena itu, ucap dia, tidak sepatutnya garam impor masuk Cirebon.

Pemerintah, kata Miryam, seharusnya justru memberikan subsidi kepada petani garam Cirebon agar dapat membuat garam industri.  “Bukan malah melakukan impor besar-besaran dari luar negeri. Impor ini sudah tentu sangat merugikan petani garam di Cirebon,” kata Miryam.

Kebijakan impor garam disaat petani sedang merugi, menurut Miryam, merupakan keputusan yang tidak tepat. “Seharusnya  pemerintah bisa memaksimalkan petani garam lokal,” kata Miryam.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon, Revolindo, membenarkan bahwa kapal tongkang yang bersandar di Pelabuhan Cirebon itu mengangkut garam dari Australia. “Ada sekitar 30 ribu ton garam, “ kata Revolindo.

 Revo berujar garam impor tersebut untuk memenuhi kebutuhan industri, bukan konsumsi masyarakat. Pengirimannya pun tidak dilakukan secara rutin, tapi sesuai kebutuhan. “Setahu saya pengirimannya hanya kalau dibutuhkan saja, tidak rutin,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Secara terpisah Ketua Asosiasi Petani Garam Kabupaten Cirebon, Insyaf Supriyadi, saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa saat ini garam rakyat  boleh dikatakan hampir habis. “Stok petani kira-kira tinggal 8 ribu ton saja,” kata Insyaf.

Sedangkan stok garam rakyat di Cirebon hasil verifikasi, katanya, tinggal 85 ribu ton. “Itu pun sudah milik orang Bandung yang setiap hari diangkut untuk kebutuhan pabrik tekstil di Bandung,” kata Insyaf.

Saat ini, tutur Insyaf, petani garam Cirebon  kesulitan memproduksi garam akibat pengaruh kemarau basah. Situasi itu diperparah dengan terjadinya rob, sehingga merendam areal tambak garam.  “Sampai tadi malam masih ada hujan,” kata Insyaf.

Lumpur pun saat ini menumpuk di tambak, sehingga petnai harus mengeluarkan biaya lagi untuk menggaruk lumpur. Namun jika pada pertengahan Agustus  hujan masih juga turun, dipastikan petani tak bisa berproduksi. “Kami hanya berharap selama sebulan ini tidak lagi turun hujan,” kata Insyaf.

Dia memperkirakan produksi garam di Cirebon tahun ini hanya sekitar 20 persen. Padahal rata-rata produksi garam di Kabupaten Cirebon setiap tahunnya bisa mencapai 35 ribu ton dari luas lahan 16 ribu hektare.

 IVANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

13 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

15 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

15 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

21 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

22 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

2 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.