Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Bandung - Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar Begin Troys mengatakan, taksiran kebutuhan dana untuk mendapatkan saham paritisipasi blok migas Offshore Northwest Java (ONWJ) yang ditawarkan pada pemerintah Jawa Barat pada Badan Usaha Milik Daerah setara Rp 1,5 triliun. Begin mengatakan, taksiran itu diperoleh dari data Pertamina Hulu Energi ONWJ. Pertamina Hulu Energi akan menyerahkan 10 persen sahamnya kepada pemerintah provinsi Jawa Barat melalui perusahaan daerah.
“Itu kajian sementara dari tiga skenario,” kata dia. Tiga skenario itu pertama kondisi eksisting, dengan pengembangan sumur baru dan ketiga pengembangan plus ekplorasi mencari sumur baru.
Menurut Begin, dana Rp 1,5 triliun itu yang diperkirakan harus dipersiapkan dalam tiga tahun sejak penyerahan saham partisipasi. “BUMD Jabar ingin terlibat pada kesempatan pertama segera kontrak WK ONWJ berakhir dan akan segera diperpanjang. Kalau misalnya 19 Januari 2017, kontrak diperpanjang, kita sudah didalamnya,” kata dia.
Begin mengatakan, dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan gubernur, selaku wakil pemegang saham pemerintah Jawa Barat untuk persiapan penganggarannya. “Kita akan ekspose ke beliau (gubernur) untuk persiapan daya dukung pendanaannya, kami juga kaji apakah dana itu murni dari APBD atau ada rekomendasi lain dari beliau,” kata dia.
Kendati demikian, masih ada sejumlah perubahan regulasi yang tengah ditunggu untuk persiapan mendapat saham partisipasi itu. Diantaranya peraturan menteri ESDM soal saham partisipasi itu, revisi Perda pembentukan BUMD Migas Hulu Jabar serta Perda penyertaan modalnya, serta pemenuhan penyertaan modal awal yang disetorkan pemerintah provinsi untuk pendirian PT Migas Hulu Jabar.
Revisi Perda pembentukan BUMD Migas Hulu Jabar misalnya mengubah kepemilikan saham perusahaan itu menjadi 100 persen milik pemerintah Jawa Barat mengikuti persyaratan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral untuk memperoleh saham partisipasi. “Partner kami sudah menarik sahamnya. Mereka dengan itikad baik mau menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, menarik lagi sahamnya supaya pemprov Jabar bisa melanjutkan (proses ) saham partisipasi ini.
Begin mengatakan, Migas Hulu Jabar juga tengah menunggu pemenuhan kewajiban modal dasar disetor pemerintah Jawa Barat. Dari Rp 50 miliar kewajiban modal dasar disetor itu, baru Rp 8,25 miliar yang diserahkan.
Menurut Begin, pemenuhan modal disetor dibutuhkan untuk menjalani proses uji tuntas kelayakan BUMD menerima saham paritispasi. “Khawatirnya ketika uji tuntas keuangan masih minus. Bagaimana mau ngelola bisnis migas, uang sendiri aja kurang. Due diligent itu dilakukan entah oleh pemerintah entah KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk mengikuti PI 10 persen ini,” kata dia.
Begin mengatakan, saat ini kelanjutan perpanjangan KKKS blok migas ONWJ oleh PT Pertamina Hulu Migas masih menunggu persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengurusan saham partisipasi itu sendiri masih menunggu eksekusi persetujuan perpanjangan kontrak blok itu. “Mumpung lagi idel di pusatnya, kita konsolidasi di internal,” kata dia.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, akan mengajak sejumlah kabupaten di Jawa Barat untuk mendapatkan saham partispasi blok migas ONWJ itu. “Harus di ajak, nanti kita prosentasekan bareng-bareng. Hak masing-masing kabupaten tertentu. Mudah-mudahan mereka sanggup dengan APBD masing-maisng, kalau tidak sanggup, harus dicarikan, karena ini kesempatan menarik. Jangan dilewatkan,” kata dia di Bandung, Selasa, 17 Mei 2016.
Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengatakan, deviden yang diperoleh dari saham paritisipasi itu relatif pasti, dan diharapkan bisa menambah pendapatan daerah. “Ini lebih pada jatah bisnis dari pusat yang biasanya dikelola BUMN, sebagian diserahkan ke pemerintah provinsi lewat BUMD. Pemerintah provinsi terlibat, kabupaten terliabat, tidak hanya mendapatkan bagi hasil non-pajaknya, tapi juga deviden,” kata dia.
Dia mengaku, masih menyiapkan jadwal untuk mendengarkan paparan PT Migas Hulu Jabar soal kelanjutan proses mendapatkan saham partisipasi itu, termasuk kewajiban pemenuhan modal disetor yang masih belum tuntas. “Insya Allah kita akan bereskan,” kata Aher.
AHMAD FIKRI
