Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menjelang pemberlakuan registrasi importir per 1 April 2003, data terakhir baru mencatat sekitar 3.500 perusahaan. Kalau pun dikejar hingga akhir Maret, pencapainya baru sekitar empat ribu importir. Padahal, total importir diperkirakan mencapai 5.500 perusahaan atau baru terdaftar 65 %. Namun prosesnya pun berjalan terus, kata Ketua Tim Registrasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan, Teguh Indrayana, kepada wartawan di sela-sela acara sosialisasi tertib adminitrasi importir, di Jakarta, Kamis (26/3). Awalnya, jumlah importir diperkirakan mencapai angka tujuh ribu perusahaan. Namun setelah diverifikasi melalui pos audit dan dipisahkan dari yang fiktif diperkirakan jumlahnya 5.500 importir. Masa registrasi importir melalui internet itu akan diperpanjang hingga akhir Juni untuk memasukan data semua perusahaan. Awalnya, importir yang tidak teregistrasi dilarang impor, namun diubah hanya boleh sekali selama kurun waktu tambahan. Teguh menyatakan sejauh ini pihaknya melihat proses registrasi berjalan lancar. Kalau pun ada formulir importir yang dikembalikan, dia menjelaskan hal itu bisa dikirimkan kembali ke Bea Cukai asalkan diisi lengkap dan jelas. Tapi kalau substansial seperti Angka Pengenal Impor, harus diurus dulu ke Deprindag, kata dia. Hambatan dari pihak importir dalam registrasi adalah laporan pembukuan perusahaan. Teguh menyatakan umumnya hal itu dilakukan karena pemindahan data pembukuan ke formulir bukan dilakukan oleh orang yang berkompeten sehingga terjadi kesalahan. Namun menurut Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Amirudin Saud, berdasarkan laporan anggotanya, laporan registrasi masih dianggap njelimet (rumit). Apalagi banyak perusahaan yang sudah mengirim formulir registrasi dan dikembalikan lagi untuk dilengkapi. Masih mengenai persyarata registrasi, Amirudin menilai dimasukkannya pelaporan pembukan keuangan perusahaan sebagai hal yang tidak etis. Dia berpendapat pembukuan adalah rahasia untung rugi internal perusahaan. Sebenarnya, syarat identitas, alamat, NPWP, dan API-nya sudah cukup. Kan bisa saja semua dikorek-korek. Kalau di lapangan kan bisa macam-macam, kata dia, tersenyum sambil lalu. Menanggapi hal itu, Teguh menjelaskan maksud pelaporan pembukuan dalam registrasi adalah untuk menghindari under value transaksi. Sebab, berdasarkan aturan perdagangan dunia pun ketentuan pajak dan bea masuk yang menjadi pendapat negara dihitung dari besarnya nilai transaksi. Melalui pembukuan kan bisa diaudit sehingga harga transaksinya bisa terdeteksi, kata dia yang tidak mau berkomentar ikhwal penyimpangan bila datanya tidak jelas. Dede Ariwibowo --- TNR
Iklan
