Anggaran Dipangkas, Kementerian Perhubungan Tunda Sejumlah Proyek

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mengecek rel kereta api yang terpasang di kawasan M 1 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 13 Januari 2016. Proyek dengan nilai investasi Rp2,7 triliun tersebut direncanakan mulai beroperasi pada semester pertama 2017. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Pekerja mengecek rel kereta api yang terpasang di kawasan M 1 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 13 Januari 2016. Proyek dengan nilai investasi Rp2,7 triliun tersebut direncanakan mulai beroperasi pada semester pertama 2017. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    TEMPO.COJakarta - Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiyatmoko menyebutkan anggaran Kementerian Perhubungan dipangkas sebesar 10 persen setelah keluarnya keputusan rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Hal ini diungkapkan Hermanto saat ditemui di Universitas Mercubuana, Jakarta Barat, Senin, 2 Mei 2016.

    "(Anggaran) malah dikurangi. Kira-kira 10 persen. Itu anggaran secara keseluruhan Kemenhub. Dari awalnya anggaran total bagi Kemenhub sekitar Rp 40 triliun, dipotong sekitar Rp 3,7 triliun," ujarnya.

    Pemotongan ini, kata Hermanto, akan berimbas pada semua direktorat di bawah Kementerian, termasuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Namun ia mengaku belum mengetahui jumlah pasti pemotongan anggaran yang akan diterima Ditjen Perkeretaapian. "Kami sedang hitung," katanya.

    Baca Juga: Sistem FIFO di Bandara, AP II Harus Berani Beri Sanksi

    Ditjen Perkeretaapian menerima APBN sebesar Rp 13 triliun pada 2016 atau turun dari tahun lalu, yakni Rp 18 triliun. Pemotongan ini dilakukan setelah pemerintah berkomitmen membangun jalan kereta api sepanjang 3.200 kilometer, yang direncanakan terealisasi dalam lima tahun ke depan.

    Pemotongan anggaran ini dipastikan akan berpengaruh dalam proyek tersebut. Namun Hermanto berjanji hal ini tak akan menghambat jalannya pembangunan infrastruktur itu. Apalagi proyek ini sudah dimulai pembangunannya di sejumlah daerah, seperti Sumatera, Papua, dan Sulawesi. "Yang penting kami sudah mulai duluan di Papua, Sumatera." 

    Namun, demi penghematan, Hermanto mengatakan Kementerian akan menunda sejumlah kontrak dan lelang yang belum dilaksanakan. "Ada beberapa yang belum kontrak atau belum lelang, yang akan kami tunda tahun depan," ucapnya. Soal lelang dan kontrak apa yang akan ditunda, ia sendiri mengaku belum tahu karena masih dalam tahap pendalaman.

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.