JK Surati Susi, Minta Evaluasi Kebijakan Illegal Fishing  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato dalam pembukaan BOAO Forum for Asia di Boao, Tiongkok.TEMPO/Istman

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato dalam pembukaan BOAO Forum for Asia di Boao, Tiongkok.TEMPO/Istman

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, membenarkan adanya surat resmi tiga halaman dari Kalla kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

    Menurut Husain, Kalla mengirim surat itu untuk mencari solusi agar industri perikanan tetap produksi. "Dari hasil kunjungan di Tual dan Bitung, Pak JK mendapat masukan dan menemukan banyak hal," katanya saat dihubungi Tempo pada Senin, 28 Maret 2016.

    Kepada Susi, ucap Husain, Kalla menyampaikan fakta dan informasi lengkap yang ditemukan dari kunjungannya ke Maluku dan Sulawesi Utara. Dia menuturkan JK mendapatkan laporan dari gubernur setempat tentang naiknya angka kemiskinan. "Pak JK tetap mendukung kebijakan illegal fishing, tapi minta dievaluasi," ujarnya. BACA: Menteri Susi Bergeming Meski Disurati JK

    Adapun Susi memastikan tak akan mengevaluasi kebijakan apa pun di sektor perikanan untuk memerangi illegal fishing. Dia beralasan, peraturan yang dia buat sejalan dengan beleid yang lebih tinggi, seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden. "Soal moratorium kapal asing, itu sudah sejalan dengan perpres tentang daftar negatif investasi sektor perikanan," kata Susi kepada Tempo di kantornya, Senin.

    Pernyataan Susi itu menanggapi surat Kalla tertanggal 22 Maret 2016. Dalam surat itu, Kalla meminta Susi mengevaluasi kebijakan terkait dengan upaya mengatasi pencurian ikan di tanah air setelah berkunjung dari ke Maluku dan Sulawesi Utara.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.