Asosiasi Sambut Baik Rencana Pemerintah Mengatur Netflix  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Layanan TV streaming Netflix masuk Indonesia. Netflix.co.id

    Layanan TV streaming Netflix masuk Indonesia. Netflix.co.id

    TEMPO.COJakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyambut baik rencana pemerintah mengatur penyelenggara sistem elektronik (PSE), salah satunya adalah Netflix. "Tujuan pemerintah bagus untuk mengamankan konten-konten di Indonesia sendiri," kata Ketua APJII Jamalul Izza kepada Tempo, Selasa, 9 Februari 2016.

    Jamalul mengatakan setiap negara memiliki regulasi yang berbeda-beda. Khusus di Indonesia, penyelenggara sistem elektronik harus membuat badan usaha tetap (BUT). Pasalnya, Indonesia merupakan pasar pangsa terbesar untuk konten luar. "Mereka harus ada kontribusinya juga ke Indonesia,” tuturnya. 

    Baca juga: Alasan Telkom Blokir Netflix: Semua Film Wajib Lulus Sensor 

    Pemerintah dalam regulasinya, menurut Jamalul, juga harus punya BUT. “Berapa besar pajak yang bisa di-share ke Indonesia," ujar Jamalul.

    Pernyataan Jamalul merespons rencana Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada pekan lalu yang akan merampungkan kebijakan yang berlaku umum bagi PSE. Salah satu model yang sudah memenuhi kategori PSE adalah layanan streaming Netflix. "Yang disiapkan Kominfo adalah regulasi ataupun kebijakan yang berlaku umum untuk PSE. Insya Allah bulan depan bisa selesai," ucap Rudiantara, Kamis pekan lalu.

    Baca juga: Layanan Diakali dengan Proxy, Begini Langkah Netflix

    Kebijakan PSE ini di antaranya akan mengatur keharusan membuat BUT di Indonesia, atau bekerja sama dengan operator penyedia jaringan. Sebab, menurut Rudiantara, hanya dengan BUT itu, sejumlah unsur seperti legalitas, hak atau kewajiban secara hukum, regulasi fiskal, juga kepastian perlindungan konsumen akan dipenuhi.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.