Indonesia Dinilai Sulit Berkompetisi dalam Pasar Bebas TPP  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktifitas bongkar muat peti kemas di terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 17 Maret 2015. Total ekspor bulan Februari 2015, sebesar USD 12,3 miliar atau turun 16,0 persen (YoY), sedangkan total impor sebesar USD 11,6 miliar atau turun 16,2 persen (YoY). Tempo/Tony Hartawan

    Aktifitas bongkar muat peti kemas di terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 17 Maret 2015. Total ekspor bulan Februari 2015, sebesar USD 12,3 miliar atau turun 16,0 persen (YoY), sedangkan total impor sebesar USD 11,6 miliar atau turun 16,2 persen (YoY). Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.COJakarta - Ketua Trade Policy Forum (TRAP Forum) Hartanto Reksodipoetro mengatakan akan sulit bagi Indonesia berkompetisi dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) jika dilihat dari pola perdagangan Indonesia yang hanya mengandalkan sektor komoditas. "Sulit rasanya untuk bertarung dalam TPP," kata Hartanto saat konferensi pers Kesiapan Indonesia untuk Bertarung di Trans-Pacific Partnership di kantor TRAP Forum, Jakarta, Rabu, 25 November 2015.

    Hartanto Reksodipoetro menuturkan, jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, posisi ekspor komoditas  Indonesia memang menempati peringkat pertama, dengan jumlah 79,6 persen. "Sedangkan negara lain, seperti Thailand, berada pada posisi 18,5 persen, Malaysia 30,2 persen, Filipina 14,5, dan Vietnam 16,7 persen," ucapnya.

    Hatanto Reksodipoetro berujar, untuk ekspor pada sektor manufaktur, Indonesia justru relatif rendah dengan hanya mencapai 8,6 persen dibanding negara lain yang justru lebih besar, dengan rincian Thailand 62 persen, Malaysia 55,4 persen, Filipina 56,8 persen, dan Vietnam mencapai 76,9 persen.

    Adapun dari sektor jasa, menurut dia, Indonesia hanya berada pada 11,8 persen. Sedangkan Thailand mencapai 19 persen, Malaysia 14,4 persen, Filipina 28,7 persen, dan Vietnam 6,4 persen.

    Karena itu, ia menuturkan, Indonesia perlu mempelajari lebih jauh perjanjian TPP secara menyeluruh. Sebab, dalam kompetisi tersebut diperlukan banyak persiapan, tidak hanya berkaitan dengan kebijakan perundangan, melainkan juga kesiapan dari sektor yang akan ditawarkan dalam TPP.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengisyaratkan minat untuk bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP). Hal itu diputuskan setelah pertemuan dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih pada 26 Oktober 2015.

    ABDUL AZIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.