12 Menteri Ini Ditunjuk Jokowi Jadi Negosiator Investasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tiba dalam Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 21 Oktober 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tiba dalam Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 21 Oktober 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menunjuk beberapa menteri untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan ekonomi dan investasi. "Presiden Joko Widodo melihat masih dijumpai persoalan yang terkait dengan tindak lanjut kesepakatan dan investasi antara pemerintah Indonesia dan berbagai negara," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam rilisnya kepada Tempo, Selasa, 24 November 2015.

    Pramono mengatakan, kehadiran investasi, terutama foreign direct investment, diperlukan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian di tanah air. "Tugas dari para menteri yang ditunjuk berperan menjadi focal point penyelesaian masalah yang muncul dalam implementasi kerja sama investasi tersebut," ujar Pramono.

    Dalam menjalankan tugas tambahan itu, menteri-menteri tersebut tetap berada di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri. Pramono mengatakan, Menteri Luar Negeri tetap memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan diplomasi ekonomi, menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, dan bertanggung jawab untuk menjalin hubungan baik antara Indonesia dan negara-negara sahabat.

    Pramono menambahkan, Menteri Luar Negeri juga tetap memegang peranan kunci dalam proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dan negara-negara lain.

    Menteri-menteri yang ditunjuk Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti investasi asing:

    1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bertanggung jawab untuk Timur Tengah

    2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang

    3. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno untuk Republik Rakyat Cina

    4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk Rusia

    5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk Eropa dan Australia

    6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk India

    7. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B. Pandjaitan untuk Singapura

    8. Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli untuk Malaysia

    9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan

    10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani untuk Taiwan dan Hong Kong

    11. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk Amerika Serikat dan Amerika Selatan

    12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk Thailand dan Vietnam, serta negara Asia lainnya di luar Singapura dan Malaysia

    ARIEF HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.