Biarpet Terus, PLN Nusa Tenggara Akui Defisit Listrik 2 MW

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PLN

    PLN

    TEMPO.CO, Kupang - General Manager Perusahaan Listrik Negara Nusa Tenggara Timur Ricard Safkaur menyatakan PLN NTT masih mengalami defisit listrik 2 megawatt sehingga masih terjadi pemadaman listrik bergilir.

    "Kami masih kekurangan 2 MW tenaga listrik untuk melayani warga di Kota Kupang," kata Ricard saat didatangi Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Fary Francis yang mempertanyakan pemadaman listrik bergilir di daerah itu, Senin, 23 November 2015.

    Sepekan terakhir, pemadaman listrik bergilir masih melanda Kupang. Akibatnya, warga melakukan unjuk rasa di depan kantor PLN area Kupang. PLN beralasan, pemadaman itu akibat dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bolok dimatikan. "Ada gangguan jaringan di Kecamatan Maulafa, sehingga dua unit PLTU dimatikan," ucap Richard.

    Namun, menurut dia, pihaknya sudah mengatasi dan menghidupkan kembali dua unit PLTU itu, sehingga pemadaman listrik bisa diminimalisasi. Walau begitu, pihaknya masih mengalami defisit 2 MW. Sebab, beban puncak mencapai 58 MW, sementara daya PLN hanya 56 MW.

    Saat ini, ujar Ricard, PLN sedang memperkuat listrik di Kupang dalam rangkaian program 35 ribu MW. Marine Vessel Power Plant 60 MW sedang disiapkan dan ditargetkan pada April 2016 bisa beroperasi untuk memperkuat pasokan listrik dan melayani calon pelanggan baru.

    Selain itu, tutur dia, pihak swasta terlibat dan berpartisipasi membangun PLTU Kupang sebesar 2 x 15 MW. Satu unit PLTU ini ditargetkan beroperasi pada Juni 2016 dan satu unit lain beroperasi Agustus 2016. "Dengan tambahan ini, kelistrikan Kupang akan semakin kuat," katanya.

    Ketua Komisi V DPR dan sejumlah anggota DPRD NTT mendatangi kantor PLN NTT guna mempertanyakan pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN selama sepakan terakhir. "Kami ingin pertanyakan alasan PLN melakukan pemadaman listrik bergilir itu," ucap Ketua Komisi V DPR Fary Francis.

    YOHANES SEO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.