Jujun Endah: 700 BRT Sudah Masuk Karoseri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa mesin bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) sebelum beroperasi di Terminal Bubulak, Bogor, 7 Mei 2015. Pelarangan bus ini masuk jalur transjakarta disebabkan tidak tercapainya kesepakatan besaran pembayaran tarif rupiah per kilometer antara operator APTB dan PT Transjakarta. Lazyra Amadea Hidayat

    Petugas memeriksa mesin bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) sebelum beroperasi di Terminal Bubulak, Bogor, 7 Mei 2015. Pelarangan bus ini masuk jalur transjakarta disebabkan tidak tercapainya kesepakatan besaran pembayaran tarif rupiah per kilometer antara operator APTB dan PT Transjakarta. Lazyra Amadea Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan sebanyak 700 dari 1.000 "bus rapid transit" (BRT) sudah masuk karoseri atau tempat perakitan bus.

    Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kementerian Perhubungan Jujun Endah Wahyuningrum mengaku optimistis pada tahun ini 1.000 bus bisa terselesaikan.

    "Dari 1.000 bus, dua per tiga sudah selesai, jadi tinggal 300," katanya, seusai sosialisasi Pentingnya Program Pencegahan HIV dan AIDS bagi Pemangku Kepentingan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (12 November 2015).

    Jujun mengatakan dalam pengerjaan perakitan tersebut juga dilakukan pengecekan rutin apakah aspeknya sesuai atau tidak.

    "Jadi pekerjaan itu 10 paket, satu paket 50 unit, dibagi tiga termin misalnya 15 bus dan 20 bus," katanya.

    Dia mengatakan setelah seluruhnya selesai, akan langsung didistribusikan ke daerah target di 33 provinsi. "SK-nya (surat keputusannya) lokasi sedang diproses," katanya.

    Jujun mengatakan operator yang akan mengoperasikan bus-bus tersebut, yakni Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

    Dia juga mengatakan tengah menyegerakan dana kewajiban pelayanan publik (PSO) untuk angkutan umum yang seharusnya cair pada 2018.

    "Kita mulai menjajaki untuk membahas memajukan subsidi itu, sementara PSO itu tergantung Kementerian Keuangan," katanya.

    Direktur Utama Perum Damri I Gede Pasek Suardika sebelumnya menyebutkan kebutuhan PSO mencapai Rp629 miliar dengan kebutuhan sebesar Rp125 miliar pengoperasian untuk 1.000 bus.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.