TEMPO.CO, Surabaya – Pembangunan kawasan industri di Indonesia masih belum merata. Pusat ekonomi masih terletak di Jawa dan Bali. Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Wilayah Timur Indonesia paling banyak melakukan kegiatan ekonomi ke wilayah Jawa-Bali.
“Keterkaitan perekonomian Jawa-Bali yang paling kuat adalah dengan wilayah Sumatera, dengan empat produk yang mendominasi aktivitas perekonomian antar wilayah. Yakni makanan, minuman, logam dasar, petrokimia dan bahan bakar minyak,” kata Guru Besar Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia Tresna Priyana Soemardi pada seminar Pra-Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XIX di Surabaya, Rabu, 7 Oktober 2015.
Agar antardaerah memiliki konektivitas pembangunan industri yang baik, kata Tresna, perlu dilakukan perencanaan pembangunan industri terkait potensi antardaerah secara mendetil. “Mulai model ekonomi antardaerah, rantai suplai, rantai nilai, konsep kluster, agregatnya, dan sebagainya.”
Selain itu, pemanfaatan ICT dalam manajemen pembangunan industri nasional berbasis keterkaitan antar daerah juga dilakukan. Caranya dengan memperkuat subsektor industri unggulan yang menyumbang PDB terbesar seperti Industri pengolahan/manufaktur (23 persen), pertanian (14 persen), perdagangan (14 persen), pertambangan (10 persen), dan konstruksi (9 persen).
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menambahkan, Kantor Perwakilan Dagang (KPD) menjadi solusi perdagangan Jawa Timur. Penguasaan pasar domestik melalui KPD mempermudah ekspansi pasar Jawa Timur di luar batasan wilayah administrasi.
Melalui 26 KPD, kata dia, Jawa Timur dapat menjangkau ekspor luar negeri seperti melalui Batam ke Singapura, Manado ke Filipina, Nusa Tenggara Timur dan Papua ke Australia serta Papua Nugini. “Impor-ekspor melalui KPD ini mampu memperbesar pasar domestik karena 40 persen potensi pasar ASEAN ada di Indonesia,” kata Soekarwo.
Berdasarkan data BPS, nilai bongkar muat antar pulau di 26 KPD tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan. Pada 2012 mencapai Rp 238,633 triliun, 2013 mencapai Rp 275,605 triliun, dan 2014 mencapai Rp 325,553 triliun.
Sedangkan aktivitas muat antar pulau pada 2012 mencapai Rp 301,488 triliun, 2013 mencapai Rp 346,022 triliun, dan 2014 mencapai Rp 415,876 triliun. Keberadaan KPD meningkatkan potensi transaksi perdagangan dari 2011 mencapai Rp 463,35 triliun dan 2014 meningkat menjadi Rp 741,43 triliun. “Ini menandakan rata-rata potensi transaksi perdagangan antar pulau per tahunnya tumbuh sebanyak 15 persen (Rp 69,52 triliun),” ujar Soekarwo.
Tapi menurut Tresna terdapat beberapa hambatan dalam keterkaitan antardaerah dalam pembangunan industri ini. “Di antaranya ialah regulasi yang membatasi arus barang-jasa antar wilayah, retribusi dan pungutan lokal di tiap wilayah, keterbatasan infrastruktur transportasi, serta keterbatasan sarana pendukung logistik,” kata dia.
Ia mengingatkan, produktivitas yang berbeda antardaerah perlu disinergikan dengan tujuan bersama yang lebih baik. “Sehingga manfaat pembangunan yang berimbang dapat memberikan insentif yang jelas mengenai pengembangan industri yang berbasis keragaman wilayah atau daerah yang saling terkait,” kata dia.
ARTIKA RACHMI FARMITA
