TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mencatat investasi sektor energi baru terbarukan (EBT) tahun ini hanya US$ 1,17 miliar. Angka ini hanya menyentuh 26 persen dari target investasi sektor ini sebesar US$ 4,8 miliar.
"Kami sedang mencari tahu apa yang membuat ini mandek," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana, Senin, 28 September 2015.
Padahal, kata Rida, pemerintah sudah memberikan insentif untuk mendorong investasi, berupa kenaikan harga jual listrik pada pembangkit EBT. Harga yang disesuaikan pertama kali adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berada di kisaran US$ 16-20 sen per kiloWatt hour(kWh). Rida mengklaim tarif ini menjadikan Indonesia sebagai lokasi investasi geothermal yang paling diminati.
Namun sayangnya, investasi bidang ini belum menunjukkan hasil. Dari lima wilayah kerja panas bumi yang ditawarkan, belum ada satu pun yang rampung.
Baca juga:
Cerita Astiah Sekeluarga yang Lolos dari Sergapan Api
Aneh, Kampus Ini Terima 50 Mahasiswa dan Luluskan 500 Orang
Karena itu, Kementerian kembali menaikkan harga jual dengan membuat peraturan menteri khusus pembangkit tenaga angin, tenaga biomassa, dan tenaga surya yang beroperasi di atap gedung (PLTS rooftop). Harga jual baru mencapai US$ 15 sen per kWh dan ditargetkan mulai berlaku sebelum tahun 2016 dimulai.
Rida menduga seretnya investasi sektor listrik karena pemodal takut terbelit kasus pidana. Diketahui, kriminalisasi sudah dua mantan direktur utama PT PLN (persero) yakni Dahlan Iskan dan Nur Pamudji berstatus tersangka. "Mereka akhirnya maju-mundur, padahal aturan dan batasannya sebenarnya sudah jelas," kata Rida.
ROBBY IRFANY
Simak juga:
Jelang Kunjungan FIFA, Menpora Siap Beri Dukungan
Kenapa Perbatasan Jakarta-Bekasi Disebut Biang Macet?
