TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berharap agar kunjungan blusukan Presiden Joko Widodo ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, pada Minggu, 6 September 2015, tidak hanya berakhir sebagai seremoni semata yang tak menuntaskan bencana asap.
"Walhi Sumsel mengapresiasi kehadiran Presiden, tapi blusukan yang dilakukan Presiden ini tidak akan membuat perubahan yang signifikan terhadap kondisi lingkungan hidup dan rakyat di Sumatera Selatan," kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Selatan Hadi Jatmiko kepada Antara News melalui pesan pendek, Senin, 7 September 2015.
Hadi menambahkan, kunjungan Presiden lemah dalam implementasi kebijakan. Masalahnya, kata dia, dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi hanya mengulang empat instruksi yang pernah dikeluarkan saat dia berkunjung ke Riau.
"Dulu, saat berkunjung ke Riau, Jokowi menyatakan, pada 2015, Indonesia harus bebas asap. Namun nyatanya asap masih terus menyelimuti Indonesia dan bertambah parah," ujar Hadi. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah instruksi yang diberikan Presiden tidak dijalankan dengan baik oleh pejabat di bawahnya, baik pusat maupun daerah.
Hadi mengkritik para pejabat pemerintah yang sebatas melakukan hal-hal teknis, seperti memadamkan api saat sudah terjadi kebakaran, tapi tidak melakukan upaya-upaya strategis seperti penegakan hukum dan peninjauan perizinan terhadap perusahaan-perusahaan yang membakar lahan dan hutan. "Jika pun ada penegakan hukum, pemerintah tidak berani menyentuh perusahaan-perusahaan besar," tuturnya.
Walhi menilai penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum hanya diberlakukan untuk masyarakat kecil dan menjadikan mereka kambing hitam atas bencana kabut asap.
ANTARA
