Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dilema Bang Akbar, Tukang Bakso Langganan Penyidik Bareskrim  

image-gnews
Bakso. TEMPO/Aditia Noviansyah
Bakso. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak beberapa hari terakhir publik disuguhkan pemberitaan soal gonjang-ganjing harga daging sapi yang meroket. Pemberitaan soal ini kembali menghangat karena penyidik Bareskrim menggerebek kantor importir sapi di Tangerang, Banten.

Seorang penjual bakso di samping Mabes Polri, Jakarta Selatan, Bang Akbar, mengaku tidak antusias mendengar berita penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menggerebek perusahaan penggemukan sapi itu (feedloter). "Mau gerebek apa enggak, tetap aja harga segitu-gitu dijualnya. Enggak ngaruh," ujar Bang Akbar saat ditanya Bisnis.com, Kamis malam, 13 Agustus 2015.

Dia seolah tidak penasaran dengan informasi penggeledahan yang menjadi isu nasional. Bahkan sekadar menanyakan perusahaan mana yang digerebek polisi pun tidak. Meski begitu, hampir separuh pembeli baksonya adalah penyidik Bareskrim.

Saat disinggung soal enggannya menaikkan harga semangkuk bakso kendati harga daging menanjak, barulah Akbar antusias. Bang Akbar menuturkan seusai Lebaran, harga sebutir bakso naik Rp 100 menjadi Rp 800.

Sebelum Lebaran harga per butir bakso masih dipatok Rp 700. Tidak terkecuali harga per butir bakso besar yang berisi urat dan daging, dari sebelumnya Rp 7.000, seusai lebaran naik Rp 8.000. "Pas habis pulang kampung ke agen beli bakso ternyata naik. Agen bilang harga daging sekarang soalnya lagi naik," ujarnya.

Karena itu, dia harus memutar otak agar kenaikan itu tidak berdampak pada daya beli konsumennya dan tidak terlalu menguras modalnya. Akbar menyiasati itu dengan mengurangi jumlah bakso dalam satu porsi, dari delapan butir menjadi tujuh butir.

Tetapi untuk harganya tetap, per porsi Rp 10 ribu. Penyebabnya, bila menaikkan harga, Akbar khawatir pelanggan akan berkurang. "Sebenarnya saya kurangi itu, cuma kadang yang beli enggak menghitung. Pembeli kan maunya harga tetap," ujarnya seraya menyiapkan seporsi bakso untuk pelanggannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kendati demikian, Akbar berharap harga daging di pasaran kembali normal sehingga harga bakso di agen juga akan berpengaruh. Apalagi dalam sepekan ini pelanggannya berkurang sejak pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raden Patah ditertibkan Satpol PP.

Pada Rabu, 12 Agustus 2015, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim menggerebek dua importir sapi, yakni PT BPS dan PT TUM di Tangerang. Di BPS, penyidik menemukan sekitar 3.164 ekor sapi. Terdapat pula 500 ekor sapi yang sudah layak jual atau potong, tetapi tetap berada di peternakan.

Adapun pemilik perusahaan tersebut adalah BH, PH, dan SH yang juga pemilik TUM. Sementara saat penggeledahan di TUM, penyidik menemukan data sapi berjumlah 18.524, sementara sapi layak potong sekitar 4.000 ekor masih di peternakan.

Usai meninjau lokasi, penyidik kemudian memasang police line, mengamankan data, dan dokumen keluar masuknya sapi, serta memeriksa para saksi dan pemilik.

BISNIS.COM

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

2 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

2 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

2 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

2 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

2 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

3 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

4 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

4 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

7 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

7 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.