Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soroti BBM Pertalite, DPR Minta Realisasinya Ditunda

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Perugas mengisi bahan bakar Pertamax Plus pada kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina kawasan Otista, Jakarta (26/8). Tempo/Aditia noviansyah
Perugas mengisi bahan bakar Pertamax Plus pada kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina kawasan Otista, Jakarta (26/8). Tempo/Aditia noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat meminta PT Pertamina (Persero) menunda pemasaran bahan bakar minyak jenis baru yang diberi nama pertalite. Sejumlah anggota Komisi beralasan, pertalite belum tersosialisasi dengan baik dan masih banyak persepsi salah di masyarakat yang menganggap bahan bakar minyak ini akan menggantikan Premium.

Ketua Komisi Energi Kardaya Warnika meminta Pertamina mengkaji ulang rencana peluncuran pertalite. Kalau pun pertalite tetap dipasarkan, jangan sampai kuota atau volume Premium berkurang. Penjualan pertalite di setiap SPBU juga tidak boleh memakai dispenser dan nozzle Premium, sehingga jangan sampai akses masyarakat terhadap Premium berkurang.

DPR, Kardaya menegaskan, menolak dengan keras jika keberadaan pertalite mengganggu ketersediaan Premium karena Premium ini yang paling murah dan paling banyak dipakai masyarakat. Jika ada gangguan terhadap Premium, dia khawatir akan terjadi gejolak pada masyarakat. "Kami meminta kajian dampak pertalite terhadap masyarakat dan lingkungan diselesaikan dan dilaporkan kepada kami sebelum diluncurkan."

Anggota Komisi dari Fraksi Gerindra, Katherine A. Oendoen, mengatakan, pertalite jangan terburu-buru dipasarkan. "Kami khawatir saat diluncurkan masyarakat menyangka Premium habis, sehingga berdampak kepada kenaikan harga kebutuhan pokok," kata Katherine dalam rapat dengar pendapat bersama Direksi Pertamina di Senayan, Rabu, 22 April 2015. "Sosialisasinya harus lebih intensif supaya tidak menyusahkan masyarakat."

Anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mercy Chriesty Barends mempertanyakan dasar Pertamina meluncurkan produk baru. "Soalnya dalam pembahasan APBNP kemarin, pertalite ini sama sekali tak muncul," ujarnya. Anggota Dewan, dia menambahkan, perlu mengetahui rincian biaya yang harus dikeluarkan Pertamina untuk memproduksi pertalite. "Uangnya dari mana?"

Sedangkan Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Hanura menyampaikan bahwa BBM dengan nilai oktan (RON) 90 ini dasarnya belum jelas karena tidak diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar Mutu BBM. Peraturan ini, menurut Inas, hanya mengatur jenis BBM solar, Premium, dan Pertamax.

Inas juga menyoroti bahan baku pertalite, yakni naphta dan HOMC. “Kedua bahan ini biasa dipakai buat Pertamax, lalu buat pertalite bahannya pakai dari mana?" Selain itu, menurut dia, untuk Mei nanti Pertamina belum melaporkan penambahan impor HOMC. Sedangkan bahan naphta yang diproduksi di dalam negeri seluruh volumenya masih diarahkan untuk ekspor. "Kenapa naphta-nya tidak dipakai Pertamina saja?"

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berkali-kali membantah bahwa pertalite akan menggantikan Premium. "Tidak benar, Premium tetap ada," katanya. Berdasarkan masukan-masukan dari para legislator, Dwi akan mempertimbangkan kembali rencana peluncuran pada awal Mei nanti.

Pada Mei nanti, Pertamina akan memperkenalkan BBM baru yang dilabeli pertalite. Bahan bakar dengan nilai oktan 90 ini dirancang untuk kendaraan bermotor produksi terbaru.

Menurut Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, pertalite cocok buat mesin yang kompresinya di atas sembilan, seperti Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, Honda Mobilio, dan sejumlah mobil murah ramah lingkungan (LCGC) lainnya. pertalite rencananya dijual dengan harga Rp 8.000-8.300 per liter. Lebih mahal dibandingkan Premium, tapi lebih murah dari Pertamax.

Bambang memastikan Pertamina akan meluncurkan pertalite jika memang semuanya telah siap. Untuk produksi Pertamina menggunakan stok minyak RON 92 yang biasa digunakan untuk Pertamax, sehingga memang belum ada penambahan impor minyak untuk produksi pertalite. Untuk tahap awal, karena pertalite tidak dijual serentak di seluruh kota, volume produksinya pun tidak akan terlalu besar. "Kecuali kalau nanti konsumsinya naik."

Bambang menambahkan peluncuran pada Mei itu hanyalah target awal. "Kami belum selesai melakukan kajian, terkait volumenya berapa, dan bakal seberapa besarnya berdampak kepada Premium belum kami ketahui," ujarnya. Pengurangan volume konsumsi Premium akan terjadi secara alamiah jika konsumen nantinya beralih dari Premium ke pertalite.

PRAGA UTAMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 jam lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.


Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.


KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020


Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Umat Islam melakukan umrah di Masjidil Haram pada malam Ramadan ke-29 di kota suci Mekah, Arab Saudi, 7 April 2024. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/File Photo
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.


Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.


Pemkot Batam Wajibkan Penggunaan Fuel Card 5.0 untuk Pembelian Pertalite, Apa Itu?

3 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Pemkot Batam Wajibkan Penggunaan Fuel Card 5.0 untuk Pembelian Pertalite, Apa Itu?

Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, memperkenalkan sistem pengendali pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut dengan Fuel Card 5.0


Pertamina Bantah Hapus Pertalite, Tapi Beberapa SPBU Sudah Tak Dapat BBM Subsidi

3 hari lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat. BBM subsidi jenis Pertalite sudah tidak dijual. SPBU bernomor 31.114.01 itu hanya menawarkan Pertamax Turbo, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Pertamina Bantah Hapus Pertalite, Tapi Beberapa SPBU Sudah Tak Dapat BBM Subsidi

Pertamina Patra Niaga menampik adanya penghapusan Pertalite menjadi Pertamax Green 95 di seluruh SPBU.


Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Kader Partai Gerindra wilayah Jakarta Timur hadir dalam acara Konsolidasi Saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di GOR Otista, Jakarta, 10 Juni 2023. Gerindra meminta para kader memulai 'serangan darat' untuk memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gerindra menargetkan bisa menguasai Jakarta sehingga bisa menambah perolehan kursi di DPR dari dapil Jakarta. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengajak para kader untuk memanfaatkan media sosial untuk memenangkan Gerindra di Pemilu 2024. Namun, dia mengingatkan bahwa media sosial bukan digunakan untuk menjelek-jelekkan partai dan capres lain. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.


Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.