TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Erani Yustika, menyambut baik program pemerintah memberikan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi. Kebijakan itu akan memberikan akses dan kesempatan rakyat kecil memiliki tempat tinggal yang layak.
“Masalahnya bagaimana kalau permintaan kredit lebih besar dari persediaan,” kata Erani kepada Tempo, Rabu, 4 Maret 2015.
Karena itu, Erani menyarankan pemerintah mempersiapkan ketersediaan hunian siap beli untuk mengantisipasi tingginya minat masyarakat terhadap program ini. Pasalnya, jumlah kelompok keluarga kelas menengah ke bawah ini berjumlah puluhan juta.
Menurut Erani, jika sampai hal tersebut terjadi, maka pemerintah harus menyeleksi siapa berdasarkan skala prioritas itu. “Karena ini masalah yang akan muncul kelak,” kata dia.
Namun, secara keseluruhan, Erani mengaku mendukung diberlakukannya kebijakan tersebut. KPR bersubsidi dapat menjadi akses besar bagi masyarakat miskin untuk memiliki rumah di tengah harga tanah yang terus melambung ke langit.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan akan menurunkan uang muka pembayaran rumah dari 5 persen menjadi 1 persen. Uang muka ini berlaku untuk pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Turunnya uang muka diharapkan agar harga rumah masyarakat berpenghasilan rendah ini lebih terjangkau dan pembayarannya lebih ringan. Dia mengakui turunnya uang muka ini membuat lama tenor menjadi panjang. "Kalau harga 100 persen, uang muka 1 persen, sisanya 99 persen. Yang 75 persen tanggung jawab pemerintah, 25 tanggung jawab bank peserta," katanya.
ANDI RUSLI
