Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Mulia Nasution, memastikan bahwa pemerintah sudah mencairkan dana talangan sebesar Rp 50 miliar, untuk pelaksanaan survei kemiskinan Badan pusat Statistik (BPS) bertajuk "Pendataan Sosial Ekonomi Rumah Tangga". "Sudah dicairkan Kamis sore, sebesar Rp. 50 miliar,"ujar Mulia di Departemen Keuangan, Jumat (22/7).Dana talangan diambil dari pos khusus dalam APBN mengingat survei ini bersifat mendesak, penting dan belum memiliki alokasi anggaran. Pencairan, dilakukan agar BPS bisa membiayai sejumlah kebutuhan operasional survei yang sifatnya mendesak seperti pengadaan bahan cetakan. "Itu komponen biaya yang tergolong besar dan butuh waktu lama untuk proses tender. Jika dana tidak segera disediakan, BPS tidak bisa bergerak,"kata Mulia. Program pendataan ini, menurut Mulia, sudah menjadi keputusan pemerintah, demi mendapatkan data yang lebih akurat dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan. "Bila datanya tidak akurat, bisa saja ada kantong-kantong kemiskinan yang tidak tersentuh. Niatnya mengentaskan kemiskinan, malah menimbulkan ketidakadilan,"ujarnya. Departemen Keuangan tidak bisa mencairkan seluruh anggaran survei yang telah disetujui DPR sebesar Rp. 252 miliar. Kekurangan dana survei, akan dibicarakan lagi dengan DPR saat pengajuan APBN-P tahap II pada Agustus 2005. "Kami tidak bisa cairkan seluruhnya, tapi yang penting mereka bisa bekerja. Tapi, nanti kami akan ajukan kekurangannya pada APBN-P tahap II,"kata Mulia. Kepala BPS, Choiril Maksum, menyatakan dana talangan akan digunakan untuk mencetak kuesioner dan melatih petugas. Dana sebesar Rp. 252 miliar, cukup untuk membiayai keseluruhan program pendataan. "Rp. 252 miliar bisa untuk semuanya,"ujar Choiril. Thoso Priharnowo
Iklan
