Diawasi KPK, PNBP Sektor Tambang Melejit  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa berunjukrasa di depan Kantor KPK Jakarta (11/2). Mereka menutut KPK mengusut kasus dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang milik Grup Bakrie sekitar Rp 2,1 Trilun. TEMPO/Dwi Narwoko

    Sejumlah mahasiswa berunjukrasa di depan Kantor KPK Jakarta (11/2). Mereka menutut KPK mengusut kasus dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang milik Grup Bakrie sekitar Rp 2,1 Trilun. TEMPO/Dwi Narwoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R. Sukhyar mengatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor pertambangan meningkat meski tren bisnis sektor ini tengah lesu. Menurut dia, peningkatan ini adalah dampak adanya koordinasi dan supervisi pengelolaan tambang yang dilakukan pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sukhyar mengatakan koordinasi ini memacu pemerintah daerah, Kementerian Energi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelesaikan piutang negara di perusahaan tambang. "Sekarang tidak ada ekspor bahan mentah, dan harga batu bara turun. Tapi, PNBP lebih besar daripada tahun lalu," katanya di kantornya, Senin, 8 Desember 2014. (KPK: PNBP Hilang dari Tambang Rp 28,5 Triliun)

    Sukhyar memperkirakan PNBP dari sektor pertambangan tahun ini mencapai Rp 33 triliun. Hingga November 2014, realisasi PNBP mineral dan batu bara telah mencapai Rp 30,5 triliun. Pada 2013, realisasi PNBP mineral dan batu bara Rp 28,35 triliun. Menurut Sukhyar, tren positif ini terjadi meski pasar pertambangan tengah melemah.

    "Kesadaran mereka lebih tinggi. Jelas ini dipicu koordinasi dan supervisi KPK dan intensitas penagihan atau peringatan dari BPK," ujarnya. (Empat Sektor Ini Rawan Penyelewengan Pajak)

    Menurut Sukhyar, kewajiban yang berhasil ditagih termasuk utang-utang perusahaan tambang pada tahun lalu. Pemerintah juga mewajibkan pengusaha membayar royalti batu bara di muka sebelum barang diangkut. Kalau tidak memenuhi aturan ini, pengusaha tak diizinkan melakukan ekspor.

    Meski meningkat dibanding tahun lalu, realisasi PNBP pertambangan masih di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sebesar Rp 39,67 triliun. Sukhyar berharap realisasi PNBP pertambangan pada 2015 akan kembali meningkat seiring dengan mulai berjalannya hilirisasi mineral. Apalagi, kata dia, peningkatan nilai tambah komoditas nikel dengan beroperasinya 5 smelter mulai terasa.

    BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE

    Berita Terpopuler
    Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung 
    Usul BPJS Jadi Kartu Subsidi, Anang Dibilang Lucu
    Christine Hakim: Ibarat di Film, Ahok Peran Utama

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.