ICW: Tambah Uang Jajan, Perjalanan Dinas Dikatrol  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dok. TEMPO

    Dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan kenaikan anggaran perjalanan dinas terjadi setiap tahun. Firdaus melihat ada unsur kesengajaan pada kenaikan anggaran perjalanan dinas. "Pasti disengaja, entah untuk menambah anggaran pos atau menambah uang jajan, banyak kepentingannya," ujarnya kepada Tempo, Kamis, 18 September 2014. (Baca: BPK: Empat Modus Pejabat Menguras Anggaran)

    Menurut Firdaus, ada kesalahan dalam sistem penganggaran di kementerian. Kementerian, kata dia, selalu menyalin anggaran tahun berjalan dari periode sebelumnya. Yang memprihatinkan, kata dia, banyak yang mendongkrak anggaran minimal setengah kali lipat tanpa melihat skala prioritas dan peruntukannya. Akhirnya, kata Firdaus, perjalanan dinas menjadi sarana untuk menambah uang saku dan berlibur. Cara yang biasa ditempuh oleh pejabat, kata dia, dengan membuat rencana perjalanan dinas fiktif, menambah waktu pelaksanaan perjalanan dinas, dan melakukan rapat rutin fiktif di luar kantor.

    Untuk mencegah korupsi semacam ini, Firdaus mendesak pemerintah untuk melakukan efisiensi pos anggaran perjalanan dinas. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kata dia, harus membuat  ukuran kinerja yang jelas agar biaya perjalanan dinas bisa diukur dengan hasil yang dicapai. "Agar belanja tidak sia-sia," ujar dia. (Baca: Jokowi Kaget Biaya Perjalanan Pemerintah Rp 30 T)

    Sebelumnya, Tim Transisi Jokowi-JK menemukan belanja perjalanan dalam negeri Rp 35,196 triliun dan belanja perjalanan luar negeri Rp 2,786 triliun dalam Rancangan APBN 2015. Selama periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat lonjakan anggaran perjalanan dinas yang signifikan. Pembengkakan anggaran tercatat sebesar 1.000 persen lebih. Pada periode 2009, anggaran perjalanan dinas tercatat sebesar Rp 2,9 triliun, naik menjadi Rp 35 triliun pada 2014 dan dianggarkan sebesar Rp 37 triliun pada 2015. (Baca: Belum Bekerja, DPRD Jakarta Hamburkan Rp 2,1 Miliar)

    DINI PRAMITA | AMOS SIMANUNGKALIT | AISHA SHAIDRA | JAYADI SUPRIADIN | AYU PRIMA

    Berita Terpopuler
    Ahok Pilih Nachrowi Jadi Wagub, Lupa 'Haiya, Ahok'
    Ahok Mau Bikin Razia Parkir Liar Tambah Seru
    Jokowi Kaget Biaya Perjalanan Pemerintah Rp 30 T
    Teliti Situs Gunung Padang, Dialokasikan Rp 24 T


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.