TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Bank Internasional Indonesia, Juniman, mengatakan pemerintah baru harus meningkatkan stimulus terhadap perekonomian. Hal ini bisa dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan belanja modal agar bisa memberikan efek yang cukup signifikan bagi kualitas ekonomi di Tanah Air.
"Saya kira (untuk mencapai) target pertumbuhan sebesar 5,6 persen pun (pemerintah) harus bekerja keras. Pemerintah mendatang harus terus melakukan reformasi struktural agar pertumbuhan berkualitas," ujar Juniman saat dihubungi, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: RAPBN 2015 Beri Peluang untuk Pemerintahan Baru)
Menurut dia, sempitnya ruang fiskal yang dihadapi pemerintah baru harus diselesaikan dengan cepat. Defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai 2,32 persen pada 2015 akan menyulitkan pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi. "Yang paling realistis adalah dengan menaikan harga BBM untuk menekan belanja," kata Juniman.
Selain itu, reformasi struktural juga harus dilakukan dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Pemerintah harus melakukan revitalisasi baik di bidang manufaktur maupun nonmanufaktur agar ketergantungan terhadap impor bisa ditekan. Revitalisasi manufaktur bisa dilakukan dengan mulai mendorong produksi di dalam negeri untuk bahan baku yang selalu diimpor. "Masak, pemerintah tidak bisa mendorong agar benang diproduksi dalam negeri. Itu contoh kecilnya," ujar Juniman. (Baca: Chatib:Harga BBM Naik, Solusi Buat Pemerintah Baru)
Sementara itu, ekonom dari Universitas Indonesia, Anton Gunawan, menilai kualitas pertumbuhan ekonomi saat ini masih jauh dari harapan. Sebab, kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir selalu di atas 5 persen, pembangunan dan pendapatan individu tetap tak merata. "Kualitas sumber daya manusia masih sangat rendah, sehingga tidak mendorong produktivitas dari pertumbuhan ekonomi tersebut," kata Anton saat dihubungi, Jumat, 15 Agustus 2014.
Menurut Anton, tingkat pengangguran di Indonesia saat ini memang terjadi penurunan, namun sebagian besar warga masih bekerja di sektor informal. Selain itu, masalah ketimpangan sosial juga menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh presiden terpilih Joko Widodo. "Pertumbuhan ekonomi 5,6 persen yang ditargetkan pemerintah tahun depan tidak masalah. Asal berkualitas dan dirasakan secara merata oleh masyarakat," katanya. (Baca:Begini Tugas Tim Transisi Jokowi)
Dalam Nota Keuangan 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat, 15 Agustus 2015, asumsi makro ekonomi yang ditargetkan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi 5,6 persen; inflasi 4,4 persen; dan nilai tukar rupiah Rp 11.900 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, harga minyak mentah dipatok US$ 105 per barel; lifting minyak 845 ribu barel per hari; dan lifting gas 1.248 barel setara minyak per hari.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Terpopuler:
Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian
Jadi Ahli untuk Prabowo, Jokowi Telepon Yusril
Massa Prabowo Samakan KPU dengan PKI
2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY
