Anggota DPR Nilai KPPU Lamban

TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi VIII DPR RI, Zulkifli Halim, menilai Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersikap lamban saat ada pembahasan RUU Migas. Karena itu Zulkifli, Selasa 926/3) siang, mengatakan KPPU tidak bisa meminta Badan Pelaksana dan Pengatur – yang mengurangi wewenang KPPU – dibubarkan. Zulkifli mengatakan KPPU tidak bisa mengubah UU tersebut, “Karena undang-undang Migas sudah disahkan akhir November lalu.” Seharusnya, katanya, ketika RUU Migas digodok, mereka aktif memberi masukan kepada Komisi VIII. “Jadi mereka tidak bisa protes atau jangan dibelakangnya kecewa seperti sekarang.” Ia mengatakan badan tersebut memiliki tugas untuk mengatur eksplorasi minyak dan perusahaan yang terlibat didalamnya. “Sehingga Pertamina tidak lagi melakukan monopoli dan pemerintah tidak lagi berperan sebagai pemain,” tegas dia. Ia menambahkan undang-undang Migas salah satunya bertujuan memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) berperan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya, seorang anggota KPPU, Syamsul Maarif, mengeluhkan ada tumpang tindih tugas antara KPPU dan badan tersebut. Syamsul meminta agar badan tersebut dipertimbangkan kembali keberadaannya. (Kurniawan-Tempo News Room)