TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar mendesak agar pemerintah berani untuk mengakhiri kerja sama dengan konsorsium Nippon Asahan Alumina dengan PT Indonesia Asahan Alumunium.
“Dengan kemampuan pengolahan alumunium, seharusnya pemerintah berani mengakhiri kerja sama tersebut,” kata Ketua Komisi BUMN dari Fraksi Partai Golkar, Airlangga Hartanto, melalui pernyataan tertulisnya yang diterima Tempo pada Selasa, 22 Oktober 2013.
Kontrak antara konsorsium Nippon Asahan Alumina dengan PT Inalum diketahui akan berakhir pada tanggal 31 Oktober mendatang. Golkar menilai penghentian kerja sama tersebut harus dilakukan sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri hilir.
Airlangga menyatakan pengembalian Inalum menjadi wujud nyata pelaksanaan hilirisasi tambang yang dapat mendukung fundamental perekonomian. “Upaya ini bisa menjadi peningkatan kemampuan industri dalam negeri,” kata Airlangga.
Selain itu, Golkar mengkritik keputusan final yang belum juga dicapai terkait negosiasi dengan pihak Jepang. “Padahal, perundingan sudah berjalan delapan kali,” kata anggota Komisi BUMN DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Lili Asdjudiredja.
Lili menegaskan, jangan sampai keputusan pengambilalihan digiring hingga ikut arbitrase. “Jangan hanya bicara saja, apalagi batas akhir pengambilalihan tinggal 9 hari lagi,” kata Lili.
