Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indef Minta Pemerintah Tekan Utang Luar Negeri

Editor

Muchamad Nafi

image-gnews
Koalisi Anti Utang melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, Kamis, (13/08). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah menghapus hutang luar negeri serta merubah kebijakan ekonomi. Foto: TEMPO/Imam Sukamto
Koalisi Anti Utang melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, Kamis, (13/08). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah menghapus hutang luar negeri serta merubah kebijakan ekonomi. Foto: TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economic and
Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika mengatakan, semestinya pemerintah hati-hati dalam berutang untuk membangun infarstruktur terutama dalam bentuk uang. Dalam realisasinya, tak semua dalam bentuk uang tapi ada sebagian dalam bentuk teknologi dan barang.

"Biasanya, teknologi dan barang tersebut sudah kadaluwarsa di negara pemberi pinjaman tersebut," kata Erani saat dihubungi Tempo, Selasa, 17 September 2013.

Ia menyatakan, pemerintah sudah seharusnya mengurangi utang luar negeri dalam membangun infarstruktur dasar seperti untuk pertanian. Ini karena, utang menyebabkan masalah lanjutan semisal ketidakmampuan masyarakat dalam membeli hasil dari produk utang tersebut.

Namun, kata Erani, pemerintah mengalami dilema ketika hendak meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur tapi tak ada dana. Maka, salah satu cara utuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan meminjam dana dari luar negeri.

Sebelumnya, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum, Rido Matari Ichwan mengatakan, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) mendominasi utang pinjaman luar negeri untuk pembangunan infrastruktur. "Sekitar 40 persen utang luar negeri berasal dari JICA," kata dia di kantornya, Senin kemarin.

Selain JICA, utang luar negeri untuk infrastruktur pada tahun ini berasal dari Bank Dunia sebesar 29 persen, China 8,7 persen, dan Asian Development Bank (ADB) 7,8 persen. "Jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisundawu dananya berasal dari Cina," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum menerima pinjaman US$ 5,7 miliar. Namun, yang masuk dalam Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) hanya 10 persen atau sekita Rp 8,26 triliun dari total anggaran PU yang mencapai Rp 83 triliun.

Anggaran yang berasal dari utang luar negeri itu diserap oleh tiga lembaga di Kementerian PU yakni Direktorar Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Rido menuturkan, bunga pinjaman utang tersebut tak sampai satu persen per tahun dan tenornya tergantung dari perjanjian.

ERWAN HERMAWAN

Topik Terhangat:
Tabrakan Anak Ahmad Dhani| Siapa Bunda Putri| Penembakan Polisi |Miss World| Misteri Sisca Yofie

Berita Terpopuler:
Munzir Almusawa Ramal Dirinya Meninggal di Usia 40
Halo, Saya Bunda Putri
Gara-gara Ngobrol, Perwira Ini Diusir Kapolri
Tiga Penyebab Organ Intim Penjual Kopi Dirusak 
Selenggarakan Miss World, Hary Tanoe Merugi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

6 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.


Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

7 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.


Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

8 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Selasa 3 Januari 2023. Erick Thohir mengumumkan harga Pertamax akan turun dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800 per liter yang dilakukan seiring dengan penurunan harga minyak dunia dari level 87 dolar AS menjadi 79 dolar AS dan berlaku mulai Selasa (3/1/2023) pukul 14.00 WIB. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.


Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

9 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan kata sambutan saat peresmian Indonesia Incorporated di Far East Finance Center, Hong Kong, Jumat 30 Juni 2023. Indonesia Incorporated berisikan gabungan dari berbagai BUMN yang berbisnis di Hong Kong dan berfungsi sebagai Business Center dan Business Hub untuk negara-negara di Asia Utara. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.


Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

9 hari lalu

Suasana gedung-gedung bertingkat di Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Bank Indonesia (BI) menyebutkan utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat dari 396,8 miliar dolar AS pada kuartal IV 2022 menjadi 404,9 miliar dolar AS pada Januari 2023. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

38 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

38 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

39 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

39 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

39 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.