TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggandeng Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati (BBN). Kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman tersebut rencananya akan diteken hari ini di Bali.
Perjanjian kerja sama tersebut berisi tentang kesepakatan kedua pihak untuk mensosialisasikan dan meningkatkan upaya percepatan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke energi terbarukan di seluruh kabupaten Indonesia. Perjanjian yang diteken oleh Wakil Menteri Energi Susilo Siswoutomo dan Ketua Umum Apkasi Isran Noor tersebut bertujuan untuk meminimalisir subsidi pemerintah terhadap BBM.
"Nota kesepahaman berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak," demikian bunyi perjanjian, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian pada Kamis, 12 September 2013.
Diversifikasi BBM ke energi alternatif terbarukan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain untuk mengurangi subsidi BBM, pemanfaatan BBN juga merupakan upaya pemerintah untuk menekan impor BBM yang menjadi salah satu paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Menteri Energi Jero Wacik sebelumnya mengatakan potensi Indonesia untuk mengembangkan energi terbarukan masih besar. Ia mencontohkan, Indonesia memiliki potensi cadangan energi panas bumi (geothermal) sebesar 30.000 megawatt yang belum dimanfaatkan. "Kita harus tinggalkan ketergantungan terhadap minyak dan pindah ke energi hijau. Di situ ada geothermal, tenaga matahari, tenaga air, biomasa, sampah, dan tenaga angin," ujarnya.
AYU PRIMA SANDI
Berita Terkait
Hanura: Harga BBM Boleh Naik, Asalkan...
Spanduk Tolak Kenaikan BBM PKS Dicopot
Muhaimin: Yang Tolak BBM Naik, Tak Mengerti Masalah
Demokrat: Menteri PKS Lebih Baik Mundur
Istana: Ini Bukan Saat Tepat Provokasi Politik