Parlemen Uni Eropa Tolak Biofuel Sawit, Pemerintah RI Kecewa

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petani menata buah kelapa sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Minggu (4/12). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

    Petani menata buah kelapa sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Minggu (4/12). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia menolak keputusan Parlemen Eropa yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021.

    Pemerintah Indonesia mengemukakan kekecewaan atas tindakan Parlemen Eropa tersebut, demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.

    Baca juga: BPBD Sawit Klaim Campuran BBN pada Solar Capai 18,6 Persen

    Pemerintah Indonesia menilai kebijakan, yang tercermin dalam pemungutan suara di Parlemen Eropa terhadap Rancangan Undang-Undang Petunjuk tentang Promosi Penggunaan Energi dari Sumber Terbarukan, sebagai diskriminatif.

    Pemerintah Indonesia memahami bahwa keputusan Parlemen Eropa tersebut belum menjadi kebijakan akhir. Namun, keputusan tersebut akan mempengaruhi pandangan konsumen di Uni Eropa.

    Selain itu, keputusan Parlemen Eropa juga dapat memberikan tekanan politik bagi negara-negara anggota Uni Eropa dan berbagai institusinya dalam pembentukan sikap terhadap kelapa sawit sebagai salah satu sumber energi terbarukan.

    Indonesia menyayangkan bahwa Parlemen Eropa melakukan tindakan diskriminatif terhadap produk sawit tidak hanya sekali tetapi berulang kali.

    Contoh terakhir adalah resolusi tentang "Minyak Sawit dan Penggundulan Hutan Hujan" dengan kesimpulan yang melenceng dan bias terhadap kelapa sawit.

    Parlemen Eropa secara konsisten tidak mengindahkan fakta bahwa kelapa sawit memiliki efisiensi dan produktivitas sangat tinggi yang berpotensi menyumbang konservasi lingkungan dalam jangka panjang sebagai "global land bank" bila dibandingkan dengan minyak sayur lainnya.

    Kelapa sawit juga 10 kali lipat lebih efisien dalam pemanfaatan lahan dibandingkan dengan minyak rapeseed Eropa.

    Oleh karena itu, kebijakan untuk menghilangkan kelapa sawit dari program biofuel sebagai sumber energi terbarukan merupakan kebijakan perdagangan yang proteksionis daripada upaya pelestarian lingkungan semata. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjamin dan mempertahankan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit melalui berbagai kebijakan dan regulasi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.