Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2014, Alokasi Belanja Infrastruktur Rp 208 Triliun  

image-gnews
ANTARA/Dewi Fajriani
ANTARA/Dewi Fajriani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan alokasi belanja infrastruktur anggaran pendapatan dan belanja negara 2014 akan naik dibandingkan alokasi tahun ini.

"Kita ekspansi dalam infrastruktur terutama infrastruktur masyarakat, air bersih di pedesaan, pembangunan jalan terkait transportasi," katanya seusai menghadiri pidato kenegaraan jelang hari Kemerdekaan di gedung DPR, Jumat 16 Agustus 2013.

Ekspansi belanja infrastruktur juga akan digunakan untuk program irigasi di pedesaan serta program perlindungan sosial, termasuk program Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).

Hatta mengatakan untuk 2014, alokasi belanja infrastruktur untuk pemerintah pusat saja mencapai Rp 208 triliun, naik dibandingkan alokasi tahun ini. "Ini hanya untuk pusat saja belum termasuk infrastruktur daerah. Itu juga belum termasuk ruang fiskal yang mencapai Rp 18 triliun," katanya.

Hatta mengatakan alokasi belanja infrastruktur perlu ditingkatkan karena salah satu hal yang dapat menekan inflasi adalah kelancaran arus barang. Selama ini, kata dia, kelancaran arus barang terhambat oleh infrastruktur yang minim. Hatta berharap dengan alokasi belanja infrastruktur yang lebih besar, hambatan infrastruktur dalam distribusi bahan pangan bisa diminimalisasi.

"Salah satu yang menekan inflasi adalah kelancaran arus barang terkait transportasi. Mulai dari sentra produksi, dari sawah sampai pasarharus lancar. Akan kita benahi infrastruktur agar inflasi kita terjaga," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam APBN 2014, Hatta mengatakan alokasi subsidi untuk energi masih yang terbesar dibandingkan alokasi subsidi lainnya. Hal ini disebabkan beban subsidi energi yang masih tetap tinggi. tapi, dia memastikan belanja subsidi energi pada 2014 masih di bawah Rp 200 triliun.

Pemerintah, kata Hatta, berharap alokasi subsidi energi bisa lebih proporsional sehingga bisa dialihkan pada pembelanjaan yang lebih produktif seperti belanja infrastruktur. "Yang kita ingin lebih proporsional di mana beban subsidi energi dikurangi dan dialihkan pada belanja yang produktif," katanya.

ANANDA TERESIA



Topik Terhangat:
Suap SKK Migas
| Sisca Yofie | FPI Bentrok | Arus Balik Lebaran | Konvensi Partai Demokrat

Berita Terpopuler:
Kata Sekjen ESDM Soal Suap Rudi untuk Jero Wacik 

Media Asing Ramai Beritakan Suap Rudi Rubiandini

Polisi Eks Pacar Sisca Yofie Segera Disidang 

Uang Rudi Rubiandini Diserahkan dari City Plaza

Rusuh di Mesir Lebih dari 260 Orang Tewas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

20 jam lalu

PT Medco Energi Internasional Tbk mengumumkan kinerja keuangan konsolidasi untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021. Foto: koleksi SKK Migas
SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),


Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Tangkapan layar Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) berbicara dalam sesi bincang-bincang khusus Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu 15 Mei 2024. sebagaimana disiarkan langsung oleh kanal YouTube Bloomberg TV. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

2 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis


Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.


16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?


Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

4 hari lalu

M. Chatib Basri. ANTARA/Fanny Octavianus
Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

5 hari lalu

Foto udara menunjukkan kepadatan perumahan rakyat di wilayah Jabodetabek, Rabu, 7 Februari 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memutuskan untuk menaikan batas harga jual rumah subsidi sekitar 3 persen melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di awal tahun 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka


Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

5 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025


Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

7 hari lalu

Potret Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. Bendungan Sepaku Semoi akan menyuplai air baku untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). TEMPO/Riri Rahayu.
Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.