Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini terdapat 2.483 koperasi yang ada di seluruh wilayah Provinsi Papua. Namun, hanya 1.460 koperasi yang aktif, sedangkan sisanya sebanyak 1.023 koperasi tidak aktif. Artinya, sekitar 45 persen koperasi di Papua tidak aktif dan perlu dibenahi agar tidak bubar dengan sendirinya.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua, Kaleb Worembay berjanji koperasi yang membutuhkan bantuan akan segera ditangani. Secara umum, koperasi di Papua pertumbuhan dari aspek kuantitas meningkat, tapi yang bermasalah juga jumlahnya bertambah.
"Tugas pemerintah itu membina. Tapi kalau sudah tak memungkinkan lagi dibina, maka bisa saja koperasi bubar sendiri. Koperasi itu dibentuk masyarakat, sehingga mereka sendiri yang bubarkan. Sebab tak boleh ada intervensi pemerintah," katanya kepada wartawan seusai upacara peringatan HUT Koperasi ke-66 di Kota Jayapura, Papua, Kamis, 18 Juli 2013.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Provinsi Papua, Sulaiman Hamzah mengatakan, dari 45 persen koperasi di Papua yang tak berjalan baik itu diharapkan pemerintahan yang baru di Papua ikut merawatnya. "Sehingga mereka bisa hidup kembali. Sebab hal itu untuk membangkitkan ekonomi rakyat Papua di kampung-kampung," katanya.
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan, tumbuhnya koperasi di Papua tentu menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga, ia menyayangkan jika koperasi tak dimaksimalkan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjangkau kampung-kampung di seluruh Tanah Papua.
Hanya saja yang jadi persoalan, kata Klemen, banyak sumber daya alam yang tersedia di kampung-kampung, tapi tak bisa dimanfaatkan akibat terkendala pada proses distribusi dan pemasaran. "Karena itu koperasi dapat berperan dalam mejembatani persoalan ini. Sehingga potensi yang ada di kampung dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Iklan
