TEMPO.CO, Bogor - Bupati Bogor Rachmat Yasin menuding kemacetan di jalur Puncak Cisarua dan Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) yang terjadi setiap hari karena kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan ekonomi daerah.
"Masih banyak infrastruktur jalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat kurang diperhatikan, padahal infrastruktur jalan itu sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bogor dan derah lain," kata Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam acara Bogor Economic Summit (BES) II di IPB International Convention Center (IICC), Kamis 16 Mei 2013.
Menurut Rahmat, salah satu contohnya adalah permasalahan kemacetan di jalur Puncak yang terjadi setiap hari terutama pada musim liburan padahal bukan kewenangan dan tanggung jawab Pemkab Bogor melainkan merupakan pemerintah pusat.
"Seharusnya pemerintah pusat lebih memperhatikan jalur puncak yang mengalami kemacetan tiap hari bukan malah memperhatikan jalur yang sebetulnya hanya jalur yang hanya padat setahun sekali, seperti jalur Pantura dan Nagrek," keluh dia.
Padahal jalan Puncak merupakan jalur yang sangat macet bukan lagi setiap akhir pekan atau libur panjang, tapi sudah menjadi pemandangan sehari-hari warga Kabupaten Bogor, khususnya Ciawi-Megamendung-Cisaru.
"Jalur yang setiap hari macet tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Padahal Saya sudah mengajukan agar pemerintah pusat memperhatikan jalur puncak, tapi hingga kini belum ada realisasinya," ungkap Rahmat.
Menurut Rachmat, pihaknya sudah memiliki formula atau solusi untuk mengatasi kemacetan di wilayah Bogor, khususnya kawasan Puncak. Di antaranya saat ini Pemkab Bogor tengah membangun jalur Puncak II. "Jalur Puncak II merupakan jalan alternatif menuju Cianjur, Bandung atau sebaliknya bagi warga yang ingin melintas serta untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak," kata dia.
Rachmat menjelaskan, jalur Puncak II juga merupakan bagian dari pengembangan kawasan yang memiliki potensi pariwisata di Kabupaten Bogor dengan daya tarik karena alamnya yang masih asri, "Ini solusi mengatasi kemacetan sehaligus menyediakan potensi-potensi pariwisata yang belum dikembangkan," katanya.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang membuka acara BES II berpesan agar pemerintah daerah selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada para investor.
"Regulasi perekonomian harus berjalan dengan baik, cepat, dan mudah. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan agar investasi dari sektor swasta dapat membangun iklim investasi di daerah," katanya.
Ia menghimbau agar investasi juga harus memiliki kepentingan bagi masyarakat. "Investasi itu harus berkepentingan bagi kehidupan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Karena pengolahan sumber daya alam negeri ini merupakan bentuk dari nasionalisme," paparnya
M SIDIK PERMANA
PKS Vs KPK E-KTP Vitalia Sesha Ahmad Fathanah Perbudakan Buruh
Baca Juga:
KPK Tangkap Tangan Penyidik Pajak
BlackBerry Messenger Hadir di Android dan IOS
Digosipkan Selingkuh, Ingrid Kansil Tetap Kerja
Dewi Kirana Sempat Bilang Kasihan Istri Fathanah
Hilmi dan Suswono Janjikan Bantu Indoguna
Indoguna Akui Setor Uang ke PKS
