Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indef: Agus Marto Tak Cocok di Bank Indonesia  

image-gnews
Menteri Keuangan Agus Martowardojo. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Menteri Keuangan Agus Martowardojo. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika mengatakan Agus Martowardojo dengan latar belakang mikro prudential akan lebih cocok berada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Erani, BI sekarang sudah beda dengan dulu, dimana mikro prudential perbankan sudah di OJK.

“Tugas Gubernur BI sekarang urus soal makro ekonomi dan kebijakan moneter serta sistem pembayaran dan makro prudential perbankan," katanya usai memberi masukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR, Selasa 19 Maret 2013.

Ia menambahkan, prestasi Agus Martowardojo sebagai mantan Direktur Utama Bank Mandiri perlu diapresiasi. Namun, dengan kondisi BI yang sudah berbeda sekarang ini menjadi landasan bahwa kompetensi yang dimiliki Agus Martowardojo tidak tepat lagi untuk memimpin BI.

Di samping itu, Ahmad kuatir akan ada kekosongan di posisi Menteri Keuangan. Menurutnya, pergantian Menteri Keuangan sangat berisiko dalam kondisi perekonomian global yang tengah tidak stabil seperti sekarang ini. Apalagi Menteri Keuangan yang menggantikan Agus Martowardojo nanti hanya memiliki waktu sedikit untuk menyelesaikan segala permasalahan yang masih terjadi sekarang ini.

“Di luar teknis saya melihat, menteri keuangan itu waktunya tinggal satu setengah tahun. Situasi sekarang masih ada krisis dan mitigasi risiko perlu ada kesolidan dari pemerintah,” katanya.

Menurut ia, Menteri Keuangan harus menyiapkan APBN untuk tahun ke depan. Semua program juga harus diimplementasikan dengan baik, di saat adaptasi diperlukan. “Kalau Pak Agus diterima menjadi gubernur BI, maka akan ada problem baru di Kemenkeu.”

Seusai mendengarkan paparan Indef, Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, mengatakan, DPR akan memutuskan sikap berdasarkan kriteria yang akan ditentukan Komisi XI ke depannya. Menurut Emir, seorang Gubernur BI tidak perlu memiliki titel sarjana ekonomi. Sebab, tidak ada jaminan seorang sarjana ekonomi akan lebih baik dalam memimpin BI pada waktu-waktu mendatang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ada juga Gubernur BI yang bertitel sarjana hukum dan memimpin BI. Ada empat gubernur BI yang bertitel sarjana hukum.” Mereka yakni Syarifuddin Prawiranegara SH, Sumanang SH, Jusuf Muda Dalam SH, dan Sumarno SH.

“Syarifuddin Prawiranegara itu meletakan dasar-dasar bank sentral kita. Padahal, dia itu sarjana hukum. Yang penting dalam hal ini adalah leadership," ujarnya.

Calon Gubernur BI, lanjut Emir, harus mempunyai jiwa leadership yang sangat baik, menguasai makro ekonomi, menguasai makro-prudential dan menjaga tidak terjadi krisis. Ini menjadi penting agar BI ke depannya bisa menjaga perekonomian bertumbuh lebih baik lagi dan menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak berfluktuatif dan tahan terhadap krisis yang terjadi.


FIONA PUTRI HASYIM

Berita Terpopuler:
Di KPK, Djoko Susilo Mulai Singgung 'Restu Atasan' 
FBR Buka Suara Soal Penyerangan Kantor Tempo

Jupe Tertangkap di Cibubur 

Kisah Jenderal Djoko dan Kebun Binatang

Data Kartu Kredit Ini Dicuri untuk Belanja di AS 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

14 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.


Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

15 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

46 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

46 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

47 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

47 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

47 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

7 Maret 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.


Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

6 Maret 2024

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

6 Maret 2024

Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak
Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan sejumlah faktor penyebab naiknya harga kebutuhan pokok,