TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan pemerintah harus melakukan pengendalian dan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang lebih baik. Menurut dia, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pemakaian BBM bersubsidi akan kembali tinggi yang menyebabkan beban subsidi membengkak.
"Kami harapkan itu bisa berjalan. Jika tidak, nanti pemanfaatan dan pemakaian BBM subsidi meningkat dan lebih tinggi dari plafon yang ditetapkan," kata Agus seusai rapat koordinasi di kantor Bank Indonesia, Rabu, 26 Desember 2012.
Agus menyatakan untuk pengendalian pembatasan BBM bersubsidi tersebut harus segera dirancang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, dan PT Pertamina. Dia meminta agar program pengendalian itu bisa berjalan dengan baik agar subsidi tepat sasaran dan kuota BBM tidak membengkak.
Ditanya apakah pihaknya sudah merencanakan untuk menaikkan harga BBM, Agus mengatakan opsi itu sama sekali belum dibicarakan oleh pemerintah. Dia menyatakan pemerintah akan berfokus pada upaya pengendalian. "Sampai sekarang belum ada opsi kenaikan harga BBM bersubsidi," katanya.
Tahun ini, subsidi BBM mencapai 44 juta kiloliter. Sejak kuota BBM bersubsidi habis, pemerintah terpaksa meminta kembali jatah kepada DPR.
Untuk menambah BBM bersubsidi sebanyak 1,2 juta kiloliter, dibutuhkan dana sebesar Rp 6 triliun. Untuk subsidi BBM dalam APBN Perubahan 2012, disediakan anggaran Rp 137,4 triliun. Namun realisasi hingga akhir tahun diperkirakan membengkak hingga Rp 216,8 triliun, atau kurang Rp 79,4 triliun.
ANGGA SUKMA WIJAYA
