Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LKPP : Peserta Sedikit, Ada Indikasi Rekayasa

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Dua petugas saat menjelaskan cara penggunaan program Whistleblower System, program baru yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Jakarta, Senin (30/4). TEMPO/Imam Sukamto
Dua petugas saat menjelaskan cara penggunaan program Whistleblower System, program baru yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Jakarta, Senin (30/4). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo, menyatakan indikasi terkait adanya rekayasa dalam pemenangan suatu proyek sangatlah mudah ditebak. Menurut dia, jika peserta lelang sedikit, maka hampir bisa dipastikan ada rekayasa.

"Indikasinya jelas. Jika pengusaha yang ikut hanya lima, gampang untuk diatur. Tapi kalau pengusahanya 50, kan, susah ngaturnya. Kalau negara lain seperti Korea, pengusaha yang ikut lelang bisa mencapai 500," kata Agus seusai deklarasi pengadaan bersih, di Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 11 November 2012.

Menurut Agus, hal itu kerap terjadi sebelum lembaganya menerapkan sistem pelayanan pengadaan secara elektronik. Setelah adanya sistem itu, para calon peserta lelang akan mendapatkan informasi secara utuh dan pemantauan juga bisa dilakukan secara langsung oleh banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum. "Lebih transparan," katanya.

Menurut Agus, pengaturan itu bisa dilakukan dengan lobi antara pengusaha dan petugas pengadaan. Beberapa pengusaha, kata dia, masih berpikir proses untuk meloloskan perusahaan memenangkan lelang harus memberikan imbalan terlebih dahulu. Begitupun dengan petugas yang berpikir harus mendapatkan upeti dari pengusaha.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Padahal kalau tawaran dan harganya bagus, pasti pengusaha itu dapat proyeknya. Birokratnya juga jangan kalau ada pekerjaan diminta-minta. Karena, kalau minta ke pengusaha, mereka akan memasukkannya dalam alokasi harga yang menyebabkan tinggi nilainya," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA
 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demokrat Serahkan Soal Cawapres ke Prabowo Subianto

2 menit lalu

Bakal Calon Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berjabat tangan dalam Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis, 21 September 2023. Partai Demokrat resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2024 serta bergabung Koalisi Indonesia Maju. TEMPO/M Taufan Rengganis
Demokrat Serahkan Soal Cawapres ke Prabowo Subianto

Partai Demokrat menyatakan menyerahkan penentuan cawapres kepada Prabowo Subianto.


Pemerintah Terus Upayakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

13 menit lalu

Pemerintah Terus Upayakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Berangkatkan 2.000 Peserta Magang ke Jepang, Pemerintah Terus Upayakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.


Para Sekjen KIM Berkumpul Rumuskan Konten Kampanye Prabowo

15 menit lalu

Para Sekjen KIM Berkumpul Rumuskan Konten Kampanye Prabowo

KIM Sepakati Empat Pokja dan Tegaskan Visi Keberlanjutan Presiden Jokowi


Viral Video Rupiah Mutilasi Beredar di Media Sosial, Deputi Gubernur BI: Itu Hoaks

17 menit lalu

Uang Rupiah Mutilasi. Foto/youtube
Viral Video Rupiah Mutilasi Beredar di Media Sosial, Deputi Gubernur BI: Itu Hoaks

Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono ramainya video yang beredar di media sosial soal uang kertas Rp 100 ribu yang disebut rupiah mutilasi.


Cara Agar Nomor Tidak Bisa Dicari di Getcontact

17 menit lalu

Untuk menyembunyikan nomor telepon agar tidak bisa dicari di Getcontact, Anda bisa mengaturnya di bagian setting. Foto: Canva
Cara Agar Nomor Tidak Bisa Dicari di Getcontact

Untuk menyembunyikan nomor telepon agar tidak bisa dicari di Getcontact, Anda bisa masuk ke menu setting. Berikut ini cara-caranya.


Wali Kota Mohammad Idris Soal Kapel Cinere, Begini Kritik dan Catatan PDIP Depok

19 menit lalu

Warga Cinere, Depok menggeruduk kapel di salah satu ruko di Jalan Bukit Cinere Raya RT. 12 RW. 03, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Depok. Foto: Istimewa
Wali Kota Mohammad Idris Soal Kapel Cinere, Begini Kritik dan Catatan PDIP Depok

Wali Kota Depok Mohammad Idris menilai apa yang telah terjadi terhadap kapel di Cinere berawal dari miss persepsi. Apa pula kata pengurus kapel?


Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Hujan dan Siaga Bencana Hidrometeorologi di 3 Provinsi, Ujian CPNS 2023

22 menit lalu

Ilustrasi hujan disertai angin kencang. Shutterstock
Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Hujan dan Siaga Bencana Hidrometeorologi di 3 Provinsi, Ujian CPNS 2023

Topik tentang BMKG memperkirakan hujan akan turun di sejumlah wilayah pada hari Kamis menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Hari Ini.


Groundbreaking Hotel di IKN, Jokowi: Terima Kasih Pak Aguan dan Kawan-kawan

32 menit lalu

Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) meninjau pembibitan tanaman di Persemaian Mentawir, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 21 September 2023. Presiden meninjau langsung perkembangan pembibitan 38 jenis bibit tanaman yang nantinya untuk mendukung penghijauan di Ibu Kota Nusantara (IKN). ANTARA/Sigid Kurniawan
Groundbreaking Hotel di IKN, Jokowi: Terima Kasih Pak Aguan dan Kawan-kawan

Jokowi mengatakan, tidak mungkin Aguan dan kawan-kawan mau investasi di IKN Nusantara kalau tidak untung.


Kebakaran di Hutan Kota Ujung Menteng Jaktim, Diduga Gara-gara Warga Bakar Sampah

38 menit lalu

Kebakaran terjadi di kawasan Hutan Kota Ujung Menteng, Jalan Banjir Kanal Timur Kavling Sawah Indah RT 11/RW 02 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (21/9/2023). ANTARA/Syaiful Hakim
Kebakaran di Hutan Kota Ujung Menteng Jaktim, Diduga Gara-gara Warga Bakar Sampah

Kebakaran melanda Hutan Kota Ujung Menteng, Jakarta Timur hari ini. Penyebabnya diduga karena warga bakar sampah.


PKS Mengaku Belum Siap soal Rencana Percepatan Jadwal Pilkada 2024

40 menit lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
PKS Mengaku Belum Siap soal Rencana Percepatan Jadwal Pilkada 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan Pilkada 2024 dimajukan dari November menjadi September.