Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembatasan Waralaba Hanya Rugikan Perusahaan Lokal

image-gnews
TEMPO/Subekti
TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengarah Asosiasi Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Amir Karamoy menilai kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah gerai minimarket maksimal 150 telah mematikan pemegang franchise lokal. “Kebijakan ini lebih mengena ke franchise lokal karena franchise asing sedikit yang bermain di sana,” kata Amir ketika dihubungi di Jakarta, Kamis, 1 November 2012.

Menurut Amir, baru sedikit pemegang franchise asing yang memiliki gerai lebih dari 150 unit. Artinya, hanya pemegang franchise lokal yang terpengaruh pembatasan ini. “Yang paling menerima dampak, ya, franchise lokal seperti Indomaret atau Alfamart. Kalau Hypermart, Carrefour, tidak akan terpengaruh,” katanya.

WALI menilai peraturan ini seharusnya tak berlaku surut. Artinya, perusahaan yang sudah telanjur memiliki ribuan gerai tidak seharusnya dikenakan kebijakan ini. Pasalnya, sulit bagi sebuah perusahaan untuk menjual ribuan gerainya dalam waktu lima tahun. Ia mencontohkan, misalnya Alfamart memiliki 4.000 gerai, berarti dalam lima tahun mereka harus menjual 3.850 gerai. “Sulit sekali dalam lima tahun. Dalam setahun, saya prediksi kapasitas gerai yang bisa dijual paling 50 gerai,” katanya.

Selain itu, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjual gerai itu, misalnya untuk marketing atau rekrutmen. Belum lagi mencari pembeli gerai yang memiliki visi dan misi serupa. Secara materiil, Amir memprediksi, franchisor tidak akan merugi secara signifikan. Kalau gerai yang dimiliki sudah untung, harganya justru akan lebih mahal. “Beban lebih kepada harus menjual gerai dalam waktu lima tahun itu,” katanya.

WALI menyadari pemerintah bertujuan menekan monopoli dengan kebijakan ini. Tapi, untuk mengurangi monopoli, solusi yang tepat bukan dengan pembatasan. Pendekatan yang harus dilakukan pemerintah harus positif, bukan negatif dengan pembatasan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu solusi yang ditawarkan pengusaha, misalnya membuat skema insentif. Pemerintah bisa memberikan insentif sehingga bisa memicu pengusaha lokal untuk ikut mewaralaba gerai tertentu. “Pengurusan izin juga bisa dipermudah,” katanya.

Perkembangan industri waralaba Indonesia dimulai saat pengusaha Bambang N. Rahmadi membuat terobosan dengan mengembangkan McDonalds di Indonesia. Perkembangan McDonalds memicu perkembangan waralaba lokal. “Lalu kita kenal Es Teler 77. Itu kan dari 1990-an, mulainya dari situ, kata Ali.

Dari 1990-an hingga kini, industri waralaba telah berkembang pesat. Menurut Amir, beberapa faktor menjadi penyebab pesatnya perkembangan industri waralaba. Pertama, industri ini menawarkan win-win solution, baik bagi franchisor maupun franchise. Franchisor mendapatkan keuntungan karena dapat fee, sementara franchise mendapat keuntungan dari menjual produk. Kedua, jenis usaha ini menciptakan dan mengembangkan entrepreneurship dan menciptakan lapangan kerja.

ANANDA W. TERESIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menteri perdagangan Zulkifli Hasan Dorong APEC Adopsi Digitalisasi di Industri Rantai Pasok

50 menit lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama delapan puluh kedua DPD dan sekertaris PAN se-Indonesia usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024. Zulhas membantah pertemuan dengan presiden terkait permintaan jatah kursi menteri. TEMPO/Subekti.
Menteri perdagangan Zulkifli Hasan Dorong APEC Adopsi Digitalisasi di Industri Rantai Pasok

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dengan mengadopsi teknologi digital di industri rantai pasok


Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani memaparkan masalah impor bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.


Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

3 hari lalu

Tumpukan peti kemas di Pelabuhan New Priok Container Terminal One (NPCT1) Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi penurunan ekspor dan impor pada Januari 2024. Nilai ekspor Januari 2024 turun jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Desember 2023 yang sebesar 22,39 USD miliar. TEMPO/Tony Hartawan
Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.


KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

3 hari lalu

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris Witjaksono mewakili Menteri Perdagangan RI bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri Sesi I Pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting/APEC AMM) 2023 Plenary di San Francisco, Amerika Serikat (AS). (Dok. Kemendag)
KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik


Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

4 hari lalu

Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kasan.
Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

9 hari lalu

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan Isy Karim (kiri) saat melihat produk UMKM dalam Pameran Mall to Mall Produk UMKM yang digelar di pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu, 8 November 2023. ANTARA/Sinta Ambar
Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar


Daftar 7 Franchise dengan Modal Murah di Bawah Rp 10 Juta, Ada Es Teh Solo

10 hari lalu

Ilustrasi Es Teh Solo. Instagram
Daftar 7 Franchise dengan Modal Murah di Bawah Rp 10 Juta, Ada Es Teh Solo

Bagi Anda yang ingin membuka bisnis dengan modal yang terbatas, sejumlah franchise murah di bawah Rp 10 juta berikut ini bisa jadi masuk pertimbangan.


Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

17 hari lalu

Petugas memeriksa barang bawaan calon penumpang pesawat yang telah dipindai menggunakan perangkat `X-ray Automated Tray Return System` di Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa 3 September 2019. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai


Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

17 hari lalu

Direktur Jenderal Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso menghadiri _open house_ di rumah pribadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.