TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha CNG--gas alam terkompresi--Indonesia menyanggupi membangun 200 pom gas. Namun, untuk merealisasikan investasi ini, mereka menunggu aturan main dari pemerintah. "Kalau pemerintah berkomitmen dan kasih kepastian yang jelas, pihak swasta melihat ini potensial," kata Ketua APCNGI Danny Praditya, Kamis, 31 Mei 2012.
Saat ini kalangan pengusaha masih menunggu kepastian pasokan gas dan kepastian lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang ingin dikembangkan pemerintah dan yang ditenderkan kepada swasta. "Kami mengusulkan daerah pelosok diurus pemerintah dan BUMN. Swasta masuk ke daerah yang ada captive market-nya," kata Danny.
Ia mengatakan, dengan tender ke pihak swasta, anggaran pemerintah bisa lebih efisien. Danny menggambarkan satu SPBG membutuhkan investasi Rp 10 hingga Rp 15 miliar di luar sewa lahan.
Selain itu, pengusaha meminta agar harga pasokan gas berlaku sama untuk semua titik. Danny mengatakan persamaan harga ini akan mendorong investasi tumbuh lebih cepat karena kepastian harga bisa mengurangi risiko pengusaha. "Ini akan meng-courage swasta berinvestasi, ekonomi bergerak, dan lapangan kerja tercipta.”
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H. Legowo mengatakan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan permasalahan aturan harga gas di hulu. Pemerintah masih menggodok masalah biaya transportasi gas lewat pipa. "Tadi juga sudah bicara dengan APCNGI bahwa ada yang harus kami selesaikan dengan pajak," katanya.
Untuk tahun 2012 ini, akan ada pasokan gas 23,1 MMSCFD untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Saat ini sudah ditandatangani nota kesepahaman penyediaan gas ini dan perjanjian jual-beli gas (PJBG) ditargetkan selesai Agustus 2012. "Pembangunan nanti Oktober mulai. Anggarannya Rp 2 triliun dari pemerintah," kata Evita.
BERNADETTE CHRISTINA