2006, Kontraktor Menengah Diwajibkan Miliki ISO

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Untuk memenuhi standar kompetensi, terhitung mulai awal Januari 2006 mendatang, kontraktor kelas menengah yang akan mengerjakan proyek dengan kisaran nilai Rp 1 miliar hingga 3 miliar diwajibkan memiliki standar ISO. "Mulai 1 Januari 2006 kontraktor itu harus memilih, kalau ingin masuk ke kelompok yang besar mereka harus memikliki sertifikat ISO," kata Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (Bapekin) Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Wibisono Setiowibowo di Jakarta, Selasa (10/2). Menurut Wibisono, klasifikasi kontraktor berdasarkan peraturan dibagi antara kecil dan bukan kecil. Di antara keduanya, ada masa transisi dua tahun di mana untuk golongan menengah diberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek di atas Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar. "Ini sampai sampai 31 Desember 2005," katanya. "Sekarang saja pinjaman dari Bank Dunia sama ADB untuk kontraktor besar mereka harus memilik persyaratan ISO."Artinya, dia menandaskan, sejak 1 Januari 2006 kontraktor kelas menengah itu harus memilih, dia bersaing dengan yang besar di atas (kontraktor yang mengerjakan proyek di atas Rp 3 miliar) atau dia mau bergabung dengan yang kecil, yang dari Rp 0 sampai 1 miliar. "Tapi itu terserah mereka, apa mau masuk ke kelompok yang besar atau yang kecil. Kalau yang kecil tidak kita persyaratkan untuk memiliki sertifikat ISO," katanya. "Bila mereka telah memilih menjadi kelompok besar mereka harus punya ISO. Kalau tidak mereka akan kalah terus dalam persaingan."Sementara itu, 80.000 perusahaan jasa konstruksi kecil lainnya diharapkan melakukan pelatihan manajeman mutu. Pasalnya mereka akan menjadi sub kontraktor menegah dan besar.Wibisono menambahkan, jika kontraktor Indonesia tidak memiliki standar ISO itu, ada kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan kontraktor tersebut. Pada saat mereka harus bersaing dengan kontraktor asing, kata dia, kontraktor ini tidak akan dapat memenuhi persyaratan. Oleh karena, ujar dia, dipaksa atau tidak dipaksa kontraktor yang profesional pasti akan memiliki ISO. Kepemilikan ISO tidak hanya menjadi suatu persyaratan untuk memproduksi, tetapi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja mereka.Tahun 2006 nanti, Wibisono melanjutkan, karena yang menengah ini dia harus memilih akan masuk suatu pangsa pasar yang besar. Padas saat itu terbuka peluang bagi kontraktor itu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang bernilai di atas 3 miliar. Wibisono mengungkapkan, tahun 2007 mendatang kontraktor dalam negeri sudah bisa melakukan penetrasi ke negara-negera maju, seperti Jepang dan Australia. Oleh karena itu, tukasnya, kontraktor besar sudah dinyatakan harus memiliki ISO. Danto - Tempo News Room

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.