TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan besaran kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan kenaikan HPP diusulkan hingga 28 persen. “Besaran itu hasil kesepakatan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Kementerian Perdagangan,” kata dia kepada Tempo, Senin 23 Januari 2012.
Rusman mengatakan kenaikan HPP mengacu pada beberapa patokan, yakni struktur biaya dan keuntungan yang akan diterima petani, harga gabah dan beras di pasaran dalam beberapa tahun terakhir, serta harga aktual saat panen raya dan musim paceklik. Namun hal ini belum bisa diputuskan karena harus dibahas dalam Rapat Koordinasi Kementerian Bidang Perekonomian. “Rabu mendatang akan kami bahas,” katanya.
Saat ini HPP masih mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan. Dalam kebijakan tersebut pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) tingkat petani sebesar Rp 2.640 per kilogram dan GKP di penggilingan senilai Rp 2.685 per kilogram.
Sedangkan harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan mencapai Rp 3.300 per kilogram dan di gudang Bulog sebesar Rp 3.345 per kilogram. HPP beras saat ini mencapai Rp 5.060 per kilogram.
Rusman menambahkan kenaikan HPP tersebut akan diumumkan sebelum panen raya padi. Hal ini mesti dilakukan agar Perum Bulog selaku lembaga yang menyerap gabah dan beras memiliki kesiapan. “Sebelum panen raya pada Februari mendatang, atau minimal pertengahan Februari, sudah ada keputusan,” ujarnya.
Baca Juga:
Sementara itu pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menyambut baik usulan besaran kenaikan HPP tersebut. Menurut dia besaran kenaikan 27-28 persen itu sudah memberikan margin keuntungan bagi petani sebesar 10-15 persen dari hasil produksinya.
Namun dia menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan HPP sedikit terlambat. Seharusnya, kata dia, Inpres baru soal kenaikan HPP diterbitkan pada Oktober-November tahun lalu. Alasannya, pada bulan itu petani sedang memulai masa tanam padi. Sebesar 50-60 persen produksi padi nasional dipanen pada Maret atau dari hasil musim tanam Oktober-Maret. “Ini bisa meningkatkan produksi beras,” katanya.
ROSALINA
