TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia kehilangan pendapatan US$ 737 juta saban tahun akibat mengekspor kelapa. Kerugian itu diukur dari bentuk olahan yang tidak tergarap. “Potensi kehilangan lebih banyak ketimbang devisa ekspor kelapa," kata Ketua Dewan Penasihat Forum Kelapa Indonesia Bambang W. Koesoema di Jakarta, 13 Juli 2011.
Pengolahan semestinya dapat dimaksimalkan untuk daging, kulit, dan airnya. Olahan itu menghasilkan 123 jenis produk mulai dari kosmetik hingga oli. Indonesia hanya memiliki 30 produk, salah satunya sabun. Pengolahan daging kelapa menghasilkan US$ 375 juta, kulit US$ 45 juta, dan air US$ 317 juta.
Sayangnya, Sekretaris Jenderal Fokpi Donatus Gede Sabon menilai, potensi pendapatan itu diabaikan pemerintah. Negara lebih memprioritaskan industri kakao dan kelapa sawit lantaran menghasilkan devisa di atas US$ 1miliar. "Sementara kelapa masih jauh di bawah angka itu," katanya.
Data Asia Pacific Coconut Community menyebutkan, nilai ekspor kelapa pada 2008 mencapai US$ 944,185 juta dengan jumlah produksi 16 miliar buah. Nilai ini tertinggal ketimbang ekspor negeri tetangga seperti Filipina, yang mencatat US$ 1,493 miliar dengan produksi 12 miliar buah.
Pemerintah, kata Donatus, tak memiliki konsep desain industri yang mendongkrak produksi olahan kelapa. Padahal, organisasinya sudah mengusulkan pembangunan industri kelapa terintegrasi, yang mengolah seluruh potensi kelapa mulai dari buah hingga batang.
Usulan tersebut telah disodorkan ke Kementerian Perindustrian sejak bulan lalu, tapi sejauh ini belum direspons. Donatus pun berharap pemerintah segera mengambil tindakan. "Untuk membangun satu konsep industri ini hanya sekitar US$ 20 juta (Rp 170 miliar)," ujarnya.
Pengusaha mendesak pemerintah menghentikan ekspor kelapa. Ekspor membuat pengusaha lokal kesulitan memperoleh bahan baku. Tiap tahun 85 perusahaan pengolahan membutuhkan 24,5 miliar buah. Produksi kelapa nasional mencapai 16 miliar buah per tahun.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 miliar buah dikonsumsi untuk rumah tangga, sedangkan yang diekspor 1 miliar per tahun. Sehingga pengusaha terjadi kekurangan 11,5 miliar buah per tahun. "Kalau diteruskan pengusaha bisa gulung tikar," kata Bambang.
Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang Indonesia Fahmi Idris menilai catatan itu menunjukkan pengusaha tetap kekurangan stok, walau kebijakan ekspor disetop.
Pemerintah bisa saja tidak menghentikan ekspor, namun eksportir dibebani pajak sebesar 30 persen.
Bambang menambahkan, ekspor 1 miliar buah hanya yang tercatat. Ia menduga ekspor mencapai 2 miliar. Karena ada sejumlah daerah yang membuat pelabuhan ekspor sendiri. Kondisi ini akibat lemahnya pengawasan. Ia berharap pemerintah segera membentuk tim untuk memantau eksportir di daerah.
Selain itu, pemerintah mesti menghidupkan industri lokal dan meremajakan lahan kelapa. Dari 3,8 juta hektare lahan perkebunan kelapa, sebanyak 2,8 juta hektare tak lagi menghasilkan kelapa berkualitas jempolan. Sebab usianya yang cukup tua. "Dibutuhkan waktu 8 tahun untuk melakukan peremajaan," tutur Bambang.
TRI SUHARMAN | BOBBY CHANDRA
