TEMPO Interaktif, Semarang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempersoalkan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah 2010.
Dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2010 disebutkan Silpa-nya mencapai Rp 1,232 triliun. SILPA ini terdiri dari surplus pendapatan daerah Rp 658,28 miliar dan surplus pembiayaan daerah sebesar Rp 573,85 miliar
“Ini menjadi bukti bahwa penyerapan dana-dana dari Pemprov belum optimal,” ujar Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah Sri Praptono, Rabu 8 Juni 2011.
Rendahnya penyerepan anggaran itu, kata Pratono, bisa dilihat di anggaran Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 505,6 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp 466,65 milyar atau 92,29 persen. Padahal, kata anggota Komisi Pembangunan tersebut, pada tahun 2010 masyarakat banyak mengeluhkan rusaknya jalan-jalan provinsi.
"Kenapa anggarannya tidak dioptimalkan dengan baik, padahal 51 persen infrastuktur irigasi di Jateng kondisinya buruk," katanya.
Dalam dokumen yang diperoleh Tempo, penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan juga belum maksimal. Dari Rp 286 miliar, terealisasi Rp 266,84 miliar atau 93,94 persen. Sedangkan urusan kesehatan di Dinas Kesehatan, tujuh rumah sakit daerah, serta sekretariat Badan Narkotika Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 859,70 miliar tapi hanya terealisasi Rp 786,74 miliar atau 91,51 persen.
Praptono menambahkan, besarnya SILPA bisa menjadi rujukan bagi Pemprov untuk menyalurkan anggaran ke sektor yang memang masih kekurangan, seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. “Gubernur harus berkomunikasi dengan kepala daerah kabupaten/kota, untuk mengoptimalkan anggaran,” kata dia.
ROFIUDDIN