Rahardi: Waspadai, Bisnis Seperti QSAR Jumlahnya Ratusan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat agribisnis, F. Rahardi, menilai seharusnya pemerintah menindak perusahaan yang memungut dana masyarakat seperti yang dilakukan PT Qurnia Subur Alam Raya. Demikian diungkapkannya ketika dihubungi Tempo News Room . Dia menilai, QSAR melakukan penipuan kepada masyarakat karena perusahaan tersebut tidak mempunyai hak memungut dana dari masyarakat. “Yang boleh mengumpulkan dana masyarakat secara terbuka hanya bank dan lembaga keuangan,” katanya. Kalaupun bukan lembaga keuangan, QSAR seharusnya baru bisa mengambil dana dari masyarakat kalau perusahaan tersebut tercatat sebagai perusahaan go public. “Yang dilakukan Alam Raya hanyalah membuat PT di notaris biasa, kemudian meminta izin ke Pemda, lalu ke Deperindag. Sudah. Dia seharusnya hanya membuka kebun saja. Bukan untuk memungut dana publik,” papar mantan Pemimpin Redaksi Majalah Trubus ini. Seperti diketahui, QSAR adalah perusahaan agribisnis yang menarik investasi dari masyarakat. Perusahaan yang menarik investasi lewai iklan ini, bahkan menjanjikan pengembalian keuntungan sampai lebih dari 50 persen kepada investor. Sistem yang ditawarkan oleh perusahaan ini adalah bagi hasil, model kavling dan syariah. Namun, belakangan, perusahaan yang berdiri sejak 1997 ini, limbung sejak pertengahan 2001 lalu. Puncaknya, sejak Februari 2002 lalu, perusahaan tidak bisa mengembalikan modal dan keuntungan investor sesuai jadual. Karena modalnya tidak kembali, para investor pun menyita aset perusahaan yang mempunyai lahan di Sukabumi, Jawa Barat ini. Para investor juga sempat mengajukan gugatan pailit perusahaan ini. Sidang gugatan yang sempat digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini tidak dihadiri oleh Direktur PT Alam Raya yang tidak diketahui keberadaannya. Belakangan, para investor menarik gugatan tersebut dan menyerahkan kuasa kepada pengacara Adnan Buyung Nasution. Model bagi hasil yang digunakan Alam Raya, menurut Rahardi, tidak mencantumkan resiko faktor kerugian. Padahal, sebenarnya, sebagai konsekuensi dari model bagi hasil ini, investor juga akan menanggung kerugian seandainya perusahaan merugi. Apalagi, investor tidak tercantum dalam struktur formal perusahaan. “Itu yang saya sebut penipuan,” tegasnya. Menurutnya, perusahaan yang memungut dana masyarakat seperti QSAR jumlahnya sekitar ratusan. Karenanya, tanbah dia, seharusnya pemerintah berani menindak perusahaan-perusahaan tersebut. Dia sendiri menilai, sebenarnya investasi di bidang agribisnis seperti yang digeluti oleh QSAR, tidak mungkin mentok atau stagnan. “Selama orang masih doyan makan, bisnis pertanian tidak akan berhenti. Dan itu memerlukan bisnis yang luar biasa,” katanya. Namun dia menjelaskan bisnis sektor ini sangat tergantung dengan alam. Meskipun demikian, dengan mengambil contoh Amerika, dia melihat kondisi alam seperti ini bisa diprediksi. Dengan mengambil contoh Amerika, yang menguasai 50 persen cadangan pangan dunia, dia mengatakan, negara tersebut mempunyai prediksi alam selama 30-50 tahun. Sehingga, negara tersebut bisa memperkirakan berapa kali panen dalam sepuluh tahun, sebagai contoh. Sementara itu, tanaman kentang atau cabe misalnya perlu rencana minimal 3 tahun. “Idealnya 5 tahun,” jelas dia. Dengan demikian, bisa diperkirakan berapa kali panen dalam satu tahun. Dia menambahkan, untuk beberapa kasus, semisal di Belanda, agribisnis sudah tidak terlalu bergantung dengan alam. Di negara penghasil bunga ini, pengembangan agribisnis melalui proses rumah kaca, sehingga pengaruh alam sudah bisa dikurangi. (Multazam-Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.