TEMPO Interaktif, Jakarta -Anggota DPR menilai rencana menaikkan harga gas elpiji tabung tiga kilogram untuk menghilangkan disparitas atau perbedaan harga dengan gas kemasan 12 kilogram bukanlah solusi. Disparitas harga yang besar dinilai sebagai penyebab utama kerusakan tabung gas sehingga menimbulkan kasus ledakan gas.
"Otomatis kami tidak akan sepakat kalau tiba-tiba naik dengan alasan untuk menghilangkan disparitas," kata Satya W Yudha, anggota Komisi Energi DPR dalam diskusi hari ini.
Menurut Satya, Panitia Kerja Konversi Minyak Tanah dan Gasnantinya akan mengingatkan pemerintah untuk membereskan tugasnya terlebih dahulu dalam pendistribusian elpiji 3 kilogram yang selama ini dinilai belum beres mekanismenya.
Aria Bima, Wakil Ketua Dewan Komisi Perdagangan dan Industri DPR juga berpendapat bahwa menaikkan harga gas kemasan 3 kilogram tidak akan bisa menyelesaikan carut marut gas subsidi itu. Walaupun nantinya akan diganti dengan sistem layaknya Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak, menurut Aria, hal tersebut justru juga tidak lebih efektif. "Dengan cara seperti BLT jauh lebih tidak efektif, tidak akan mengurangi beban masyarakat," Kata Aria.
Aria menambahkan, daripada mengorbankan rakyat kecil dengan menaikkan harga 3 kilogram akan lebih baik jika harga tabung elpiji 12 kilogram yang diturunkan. Aria memahami ketidakinginan PT Pertamina (Persero) untuk menurunkan harga gas 12 kilogram tersebut dengan alasan kerugian yang dialami selama ini mensubsidi gas 12 kilogram.
Namun, Aria beralasan bahwa Pertamina juga tidak mungkin tidak meraup keuntungan yang banyak dari sektor lainnya. "Keuntungan itu untuk memberi subsidi ke yang 12 kilogram, jadi hitungannya Pertamina tidak rugi tapi tidak untung juga," katanya. Bahkan, kalau ternyata hal tersebut masih sulit, Aria menganjurkan agar pemerintah saja yang mengambil alih subsidi untuk gas elpiji 12 kilogram. "Yang 12 kilo dibebankan saja ke APBN pemerintah kalau begitu," katanya.
Vice President of Corporate Communication Pertamina, Muchamad Harun, menyatakan persoalan penyelesaian disparitas masih dilakukan dan dibahas bersama dengan Wakil Presiden. Harun juga menjelaskan sikap Pertamina untuk tidak menurunkan harga elpiji 12 kilogram."Kita tidak ada opsi untuk menurunkan harga 12 kilogram," katanya.
Kecuali, lanjut Harun, jika Pemerintah bersedia untuk mengambil alih beban subsidi yang selama ini ditanggung oleh Pertamina dalam penjualan gas 12 kilogram.
Mengenai kebijakan yang akan kemungkinan akan diambil oleh pemerintah selepas rapat kemarin, Harun menjabarkan, pemerintah sangat berhati-hati. "Yang ditekankan justru masalah pengawasan dan penajaman peran masing-masing fungsi," katanya.
GUSTIDHA BUDIARTIE
