TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, membeberkan rencana anggaran untuk membangun rumah di tahun 2025 hanya sebesar Rp 5,07 triliun. Menurutnya, angka tersebut merupakan dana yang kecil untuk membangun program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Buat IKN 2025 total sekitar Rp 1,2 triliun, berarti paling sekitar Rp 3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.
Pria yang kerap disapa Ara ini mengatakan akan terus berjuang untuk merealisasikan program tersebut. Dengan dana yang tersedia, salah satu yang dilakukan Maruarar Sirait adalah melakukan efisiensi pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP. Salah satunya dengan membuat Dirjen khusus rumah desa dan juga perkotaan.
"Jadi nggak usah lintas-lintas lagi. Saya mau Dirjen Desa jadi urusan deal sama desa mulai dari perencanaan, pembiayaan, selesai semua," katanya.
Selain itu, Maruarar Sirait berencana membeli bahan baku, seperti semen untuk pembangunan rumah dengan harga yang lebih murah. Caranya adalah membeli dalam jumlah besar agar mendapatkan diskon harga yang lebih besar juga.
"Setuju nggak kalau saya langsung deal dengan pabrik-pabrik supaya harganya turun, supaya kita bisa efisien, supaya harga rumah juga bisa turun," katanya.
Selanjutnya, agar program penyediaan perumahan ini berjalan optimal, Maruarar ingin mengutamakan keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, Kementerian PKP perlu memastikan adanya pengawasan atas setiap kegiatan yang dikerjakan.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan merealisasikan program 3 juta rumah yang dijanjikan saat kampanye lalu. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah akan membangun 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.
Program tersebut bertujuan menjamin pembangunan hunian dan rumah murah terjangkau berkualitas dengan sanitasi yang baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan, terutama bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Program ini diharapkan mampu mengurangi angka backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan pada 2010 tercatat 13,5 juta unit. Sedangkan tiga belas tahun kemudian, atau pada 2023, angkanya hanya turun tipis di level 12,7 juta unit alias hanya susut 6 persen atau sekitar 800 ribu unit.
Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam tulisan ini
Pilihan Editor: Soal Perubahan Daerah Pantura Jadi Tambak Udang, KKP: Masih Pembahasan
