Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Serukan Penyelamatan Sritex, Ini Kata Kemenperin soal Skema Bailout

image-gnews
Pada 1994, Sritex pernah menjadi produsen seragam militer NATO dan Tentara Jerman. PT Sritex sendiri memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Kapasitas produksi Sritex tidak hanya terbatas pada seragam militer, tetapi juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Sebagian besar ekspor Sritex dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai total mencapai US$ 300 juta per tahun, diikuti oleh kawasan Eropa dengan nilai mencapai US$ 200 juta per tahun. TEMPO/Andry Prasetyo
Pada 1994, Sritex pernah menjadi produsen seragam militer NATO dan Tentara Jerman. PT Sritex sendiri memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Kapasitas produksi Sritex tidak hanya terbatas pada seragam militer, tetapi juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Sebagian besar ekspor Sritex dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai total mencapai US$ 300 juta per tahun, diikuti oleh kawasan Eropa dengan nilai mencapai US$ 200 juta per tahun. TEMPO/Andry Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyebutkan ada sinyal pemerintah bakal memberikan dana talangan (bailout) untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dari kondisi pailit.

Saat ditanya awak media mengenai dana talangan dan insentif untuk Sritex, Reni membenarkan dengan mengatakan, “Ya, seperti itu (ada insentif atau dana talangan), nanti lihat modelnya disusun. Akan diijadwalkan lebih lanjut, (karena) ini kan (keputusan) bersama dengan kementerian lain,” ujarnya di Kantor Kemenperin, Senin, 28 Oktober 2024.

Namun Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membantah hal tersebut. Selama berdiskusi dengan Sritex sejak pagi tadi, kata dia, tidak ada pembahasan mengenai dana talangan atau bail out.

“Gak ada (bailout) dalam pembahasan (saat audiensi),” ujar Agus melalui sambungan telepon, Senin, 28 Oktober 2024.

Agus mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dua skema penyelamatan Sritex. Kedua skema tersebut bergantung pada hasil proses hukum yang tengah dijalani oleh perusahaan tekstil legendaris itu.

“Kalau pada saat kasasi Sritex kalah, akan berbeda jalur penyelesaiannya jika Sritex dinyatakan menang. Tapi kita tidak bicara soal bailout,” kata dia.

Tapi Agus tidak menyebutkan secara detail mengenai kedua skema yang disiapkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus Sritex. Yang pasti, pemerintah telah siap dengan segala kemungkinan penyelesaian hukum Sritex.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mengemukanya soal dana talangan tak lepas dari upaya penyelamatan yang diserukan oleh Presiden Prabowo. Terkait dengan hal ini, Kepala Negara telah menginstruksikan pelibatan empat kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menanggapi perintah itu, Kemenperin lalu melakukan audiensi dengan Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto pada hari ini. Iwan mengatakan, pertemuan ini baru permulaan sehingga belum menghasilkan keputusan final.

Manajemen Sritex diketahui telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Pilihan Editor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Datangi PT Sritex di Sukoharjo, Pastikan Pekerja Tak Kena PHK Imbas Putusan Pailit

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ramai Prabowo Ingin Fasilitasi Mobil Dinas Menteri dengan Maung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

15 menit lalu

Presiden ke-8 Prabowo Subianto menyapa masyarakat usai dilantik, di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2024. Dengan mengenakan kacamata hitam dan topi, orang nomor satu di Indonesia ini menyapa masyarakat yang antusias menunggu kehadirannya sejak pagi hari dengan menggunakan mobil Pindad MV3 Garuda Limousine. TEMPO/Ilham Balindra
Ramai Prabowo Ingin Fasilitasi Mobil Dinas Menteri dengan Maung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan soal rencana Presiden Prabowo menggunakan Maung Pindad sebagai kendaraan kenegaran


Prabowo Rencanakan Menteri hingga Wali Kota Gunakan Maung Pindad Jadi Kendaraan Dinas

31 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto (tengah) menggunakan kendaraan Pindad Maung MV3 Garuda Limousine saat menyapa warga usai acara pelantikan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh mobil dinas menteri dan eselon 1 menggunakan kendaraan produksi dalam negeri, salah satunya Pindad Maung.Shutterstock
Prabowo Rencanakan Menteri hingga Wali Kota Gunakan Maung Pindad Jadi Kendaraan Dinas

Presiden Prabowo Subianto berencana agar para pejabat dari tingkat menteri hingga walikota mengendarai kendaraan yang sama. Ini alasannya.


Ini Langkah Maruarar Sirait dalam Merealisasikan Program 3 Juta Rumah di Tengah Keterbatasan Anggaran

43 menit lalu

Politikus Maruarar Sirait saat memberi keterangan usai mendampingi kunjungan capres Prabowo Subianto ke Kantor PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, Jumat (19/1/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Ini Langkah Maruarar Sirait dalam Merealisasikan Program 3 Juta Rumah di Tengah Keterbatasan Anggaran

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, membeberkan dana untuk membangun rumah di tahun 2024 hanya sebesar Rp 5,07 triliun.


Natalius Pigai Butuh Anggaran Rp20 T untuk Kementerian HAM, Ini Alasannya

1 jam lalu

Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, seusai mengisi acara di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019. Ryan Dwiky Anggriawan/Tempo
Natalius Pigai Butuh Anggaran Rp20 T untuk Kementerian HAM, Ini Alasannya

Natalius Pigai jadi bahan pembicaraan setelah mengatakan bahwa perlu anggaran Rp20 triliun untuk menuntaskan masalah HAM, ini alasannya.


BKN Sebut 229.901 ASN dan PPPK akan Dialihkan, Imbas Perubahan Nomenklatur Kabinet Merah Putih

2 jam lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
BKN Sebut 229.901 ASN dan PPPK akan Dialihkan, Imbas Perubahan Nomenklatur Kabinet Merah Putih

BKN memprediksi akan ada 229.901 ASN dan PPPK yang terdampak dari penambahan atau perubahan nomenklatur Kabinet Merah Putih


Komisi II DPR Minta Prabowo Segera Teken Perpres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di depan Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/aa.
Komisi II DPR Minta Prabowo Segera Teken Perpres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Komisi II mendorong agar Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.


Profil Teuku Riefky Harsya, Wajah Baru di Kementerian Prabowo

3 jam lalu

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya saat serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Pariwisata, Gambir, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang sebelumnya dipimpin oleh Sandiaga Uno dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. TEMPO/Ilham Balindra
Profil Teuku Riefky Harsya, Wajah Baru di Kementerian Prabowo

Pria kelahiran Jakarta, 28 Juni 1972 itu menyatakan bahwa ia bisa menjamin sinergitas di antara kementerian yang ia pimpin dengan Kementerian Pariwisata yang merupakan pecahan lain dari Kemenparekraf.


Prabowo Sebut IKN Ibu Kota Politik: Akan Dirampungkan dalam Waktu 4 Tahun

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di depan Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/aa.
Prabowo Sebut IKN Ibu Kota Politik: Akan Dirampungkan dalam Waktu 4 Tahun

Sebelumnya nasib pembangunan IKN ini menjadi pertanyaan lantaran Prabowo tidak membahasnya dalam pidato kenegaraan usai dirinya dilantik di MPR


Prabowo Instruksikan 4 Menteri Turun Tangan Selamatkan Sritex

3 jam lalu

Sejumlah pekerja PT Sritex berjalan memasuki kawasan pabrik yang berlokasi di Jalan KH Samanhudi 88, Jetis, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat, 25 Oktober 2024. Pasca putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang, perusahaan itu masih beroperasi seperti biasa. TEMPO/Septhia Ryanthie
Prabowo Instruksikan 4 Menteri Turun Tangan Selamatkan Sritex

Prabowo memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk membantu PT Sritex yang dinyatakan pailit agar para pekerja terhindar dari PHK.


Prabowo soal Makan Bergizi Gratis: Yang Tidak Setuju Jangan Ikut Pemerintahan Saya

3 jam lalu

Menu uji coba makan siang bergizi gratis oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nasi, pisang, ayam tepung dan sayur sawi putih di SDN Cideng 07, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Prabowo soal Makan Bergizi Gratis: Yang Tidak Setuju Jangan Ikut Pemerintahan Saya

Presiden Prabowo Subianto wanti-wanti orang yang tak mendukung makan bergizi gratis jangan gabung pemerintahannya.