Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP: 33 Perusahaan Baru Antre jadi Eksportir Produk Perikanan ke Uni Eropa

image-gnews
Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini mengungkapkan ada 33 perusahaan baru yang sedang mengantre untuk mengusulkan nomor baru sebagai eksportir produk perikanan ke pasar Uni Eropa. Pemerintah saat ini masih menunggu persetujuan yang disesuikan dengan syarat prosedural yang diminta langsung oleh pasar Uni Eropa.

Berdasarkan data yang dipaparkan KKP, hingga saat ini, total ada 176 jumlah perusahaan Indonesia yang tercatat dapat melakukan ekspor ke Uni Eropa. Jumlah tersebut stagnan sejak 2017.

“Jadi pernah di sebelum tahun 2017 ada di atas 176, sampai lebih dari 500. Kemudian, di 2017 turun jadi 176 karena banyak yang tidak comply (dengan persyaratan),” kata Ishartini, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, terdapat beberapa PR yang perlu dituntaskan yang menyebabkan stagnasi jumlah tersebut. Sejumlah PR itu di antaranya berupa hambatan ekspor yang bersifat tarif maupun non-tarif.  

Untuk saat ini, tarif yang harus dibayarkan Indonesia untuk menembus pasar Uni Eropa masih senilai 20 persen. Sehingga, sebagai pihak eksportir Indonesia masih mengupayakan adanya penurunan tarif tersebut. “Walaupun tentu pada saatnya nanti akan nol semua."

Untuk hambatan yang sifatnya non-tarif merujuk pada standar-standar khusus yang diminta langsung oleh negara-negara pembeli. Termasuk di dalamnya penjaminan terhadap mutu komoditas, mulai dari kondisi perairan tempat diambilnya komoditas hingga perusahaan yang mengelolanya untuk bisa sampai ke tangan pembeli.

“Tapi, Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini, PR-PR itu secara bertahap kita selesaikan dan kemarin pada saat kami bertemu dengan Directorate General for Health and Food Safety (DG SANTE) yang memang punya kewenangan, hal ini sudah dinyatakan selesai,” ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun, DG SANTE merupakan otoritas kompeten yang memiliki kewenangan bagi produk perikanan yang masuk ke Uni Eropa.

Setelah ini, Ishartini menilai Indonesia tinggal perlu berfokus untuk membuktikan penerapan penjaminan mutu dengan sebaik mungkin dari hulu ke hilir. Selain itu, juga mengikuti seluruh regulasi yang diterbitkan Uni Eropa dan memenuhi persyaratan yang diminta. 

Sebagai catatan tambahan, tren ekspor produk perikanan Indonesia dalam lima tahun terakhir tercatat mengalami peningkatan, meski sempat terjadi penurunan pada 2023. Dalam rentang waktu 2018-2023, pertumbuhan ekspor perikanan tertinggi terjadi pada 2022, dengan total pertumbuhan sebesar 6,24 persen.

Dari catatan di sepanjang tahun 2023, tiga komoditas utama ekspor produk perikanan Indonesia adalah udang dengan nilai US$ 1,73 miliar, tuna-tongkol-cakalang dengan nilai US$ 927,13 juta, dan cumi-sotong-gurita dengan nilai US$ 762,58 juta.

Pilihan Editor: Trenggono Siapkan Ocean Big Data: Tidak Ada Pergerakan yang Tak BIsa Dimonitor

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Perubahan Daerah Pantura Jadi Tambak Udang, KKP: Masih Pembahasan

6 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat meninjau langsung klaster tambak udang vaname berkelanjutan di Desa Matang Rayeuk.
Soal Perubahan Daerah Pantura Jadi Tambak Udang, KKP: Masih Pembahasan

Direktur Pemasaran Ditjen PDSKP KKP, Erwin Dwiyana, menyatakanrencana perubahan kawasan Pantura menjadi industri tambak udang masih tahap pembahasan.


Terkini: Sritex Pailit, Ekonom Sebut PHK Massal Industri Tekstil Picu Krisis Sosial; Pemerintah Prabowo akan Cetak Sawah 150 Ribu Ha untuk Food Estate

1 hari lalu

Suasana Pameran tekstil dan garmen terbesar di Indonesia, Indo Intertex 2024 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Pameran ini menampilkan teknologi dan inovasi terbaru dari mesin tekstil, garmen dan digital printing, bahan baku, teknologi digitalisasi, kimia tekstil, pewarna tekstil, aksesoris, hingga produk tekstil lainnya. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: Sritex Pailit, Ekonom Sebut PHK Massal Industri Tekstil Picu Krisis Sosial; Pemerintah Prabowo akan Cetak Sawah 150 Ribu Ha untuk Food Estate

Ekonom menyebut kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex dapat menimbulkan efek domino yang mengguncang sektor industri tekstil nasional.


Ini Kronologi Kapal yang Ditumpangi Petugas KPK dan KKP Alami Kecelakaan di Jembrana

1 hari lalu

Ilustrasi kapal terombang-ambing di laut. Shutterstock
Ini Kronologi Kapal yang Ditumpangi Petugas KPK dan KKP Alami Kecelakaan di Jembrana

Kronologi kapal yang ditumpangi tim monitoring KPK dan KKP mengalami kecelakaan di perairan laut Jembrana, Bali.


KKP Ungkap Faktor Kematian Dugong dan Lumba-Lumba di NTT

2 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama
masyarakat melakukan penanganan seekor lumba-lumba jenis Dugong dugon jantan dalam kondisi mati, di Pantai Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, pada 10 Oktober 2024. Dok. KKP
KKP Ungkap Faktor Kematian Dugong dan Lumba-Lumba di NTT

Penyebab utama kematian mamalia laut di perairan NTT terungkap melalui penelitian KKP dan masyarakat setempat.


KKP Jamin Mutu Pasokan Ikan dari Hulu untuk Program Makan Bergizi Gratis

2 hari lalu

Kapal yang bersandar di Pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Kamis, Oktober 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat perizinan berusaha aktif hingga Oktober 2024 sebanyak 14.386 unit kapal perikanan atau meningkat sekitar 19 persen dari tahun sebelumnya yang sebagian besar berasal dari kapal-kapal hasil migrasi. ANTARA/Fauzan
KKP Jamin Mutu Pasokan Ikan dari Hulu untuk Program Makan Bergizi Gratis

KKP menginisiasi kolaborasi dengan pihak lain untuk memastikan kualitas produk pangan dalam negeri untuk menjamin pasokan makan bergizi gratis


Tim Monitoring KPK Kecelakaan di Bali, Kapal yang Ditumpangi Terbalik

3 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
Tim Monitoring KPK Kecelakaan di Bali, Kapal yang Ditumpangi Terbalik

Tim pemantau KPK mengalami kecelakaan saat meninjau keramba budidaya lobster di tengah laut


Target KKP 5 Tahun ke Depan: Indonesia Jadi Top 10 Eksportir Produk Perikanan Terbesar Dunia

4 hari lalu

Suasana penjualan ikan hias dan tanaman laut di Pasar ikan Hias Sumenep, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat nilai ekspor ikan hias Indonesia pada semester I 2023 sebesar 20,5 juta dolar AS atau meningkat 16,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan menjadikan Indonesia menjadi eksportir ikan hias terbesar kedua di dunia. TEMPO/Tony Hartawan
Target KKP 5 Tahun ke Depan: Indonesia Jadi Top 10 Eksportir Produk Perikanan Terbesar Dunia

KKP menargetkan Indonesia bisa masuk ke dalam deretan sepuluh negara sebagai eksportir terbesar di dunia melalui produk perikanannya.


Ngotot Buka Tambang Laut Beriga, PT Timah Minta Tempat Pelelangan Ikan Nelayan Diubah jadi Gudang Timah

4 hari lalu

Pernyataan Pansus DPRD yang dinilai mengadu domba dan membenturkan masyarakat dengan PT Timah membuat ribuan karyawan PT Timah bersama masyarakat pro tambang laut Batu Beriga mendatangi Kantor DPRD Bangka Belitung, Rabu Sore, 23 Oktober 2024. TEMPO/servio maranda
Ngotot Buka Tambang Laut Beriga, PT Timah Minta Tempat Pelelangan Ikan Nelayan Diubah jadi Gudang Timah

PT Timah (Persero) Tbk. tetap berupaya membuka lokasi tambang baru di Perairan Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.


Trenggono Siapkan Ocean Big Data: Tidak Ada Pergerakan yang Tak BIsa Dimonitor

5 hari lalu

Petugas dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdiri memantau situasi dari kapal berbendera Malaysia yang diamankan karena diduga melakukan penyedotan pasir ilegal di perairan Batam, Kepulauan Riau, Kamis (10/10/2024). ANTARA/Harianto
Trenggono Siapkan Ocean Big Data: Tidak Ada Pergerakan yang Tak BIsa Dimonitor

Trenggono menyebut kebijakan infrastruktur itu didasarkan pada fakta di laut Indonesia masih kerap terjadi pencurian pasir hingga benih lobster.


Trenggono: Yang Unjuk Rasa Bukan Nelayan tapi Pelaku Usaha yang Tidak Mau Diatur

7 hari lalu

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono saat kunjungan kerja di Batam, Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Trenggono: Yang Unjuk Rasa Bukan Nelayan tapi Pelaku Usaha yang Tidak Mau Diatur

Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyinggung soal unjuk rasa yang kerap terjadi. Menurutnya, aksi itu bukan dilakukan dari nelayan.