TEMPO.CO, Pangkal Pinang - Ikatan Karyawan Timah (IKT) menuding tim Panitia Khusus (Pansus) pembahasan kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dibentuk DPRD Bangka Belitung berupaya membenturkan PT Timah TBK dengan masyarakat terkait rencana penambangan di laut Batu Beriga. Ketua Umum IKT, Riki Febriansyah, mengatakan tim pansus DPRD Bangka Belitung belum bekerja optimal. Namun, menurutnya, pansus sudah menyimpulkan kondisi sosial masyarakat dan mengeluarkan pernyataan yang terkesan mengadu domba membenturkan PT Timah dengan masyarakat.
"Pansus seharusnya mendengar suara semua pihak terkait baik PT Timah sendiri, maupun pihak yang pro atau kontra. Namun baru sekali datang ke Beriga bertemu dengan masyarakat, sudah menyimpulkan hal yang belum jelas kebenarannya," ujar Riki kepada wartawan, Senin, 21 Oktober 2024.
Menurut Riki, fakta di lapangan tidak seperti yang disampaikan pansus bahwa 80 persen masyarakat menolak PT Timah melakukan penambangan. "Ada suara-suara masyarakat lain yang pro tambang namun belum didengar karena sengaja tidak diberikan ruang atau media untuk menyampaikan aspirasi. Baru dengar sebelah pihak sudah mengeluarkan pernyataan yang mengarah ke adu domba," ujar dia.
Riki menyindir DPRD Bangka Belitung yang begitu antusias mengakomodir penolakan masyarakat terhadap tambang resmi namun disisi lain diam dan bisu dengan praktek tambang ilegal yang merajalela. "PT Timah dengan legalitas yang jelas mau menambang resmi seakan dipersulit. Sementara wakil rakyat itu diam atas aktivitas tambang ilegal yang beroperasi terang-terangan melanggar hukum," ujar dia.
Menurut Riki, praktek penambangan timah ilegal sudah terjadi di Batu Beriga jauh sebelum PT Timah dengan legalitas resmi akan masuk. Beriga yang masuk dalam wilayah IUP PT Timah dan akan beroperasi legal, kata dia, harus dijaga eksistensinya melalui kegiatan operasi penambangan. "PT Timah memiliki lebih dari empat ribu karyawan baik itu karyawan tetap, tenaga alih daya, mitra usaha hingga masyarakat sekitar yang diuntungkan dengan aktivitas tambang PT Timah," ujar dia.
Riki menuturkan pihaknya mengajukan usulan beraudiensi dengan DPRD Bangka Belitung untuk menyampaikan poin penting terkait rencana penambangan PT Timah di Beriga sekaligus mensinergikan komunikasi pihak-pihak yang selama ini tidak diakomodir. "Banyak juga masyarakat yang berharap penambangan timah karena ingin mengubah ekonomi mereka. Sebagai wakil rakyat, pansus juga idealnya bersikap netral dan bisa mendengarkan aspirasi mereka juga," ujar dia.
Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan pernyataan DPRD membenturkan PT Timah dengan masyarakat harus diluruskan. Dia balik bertanya apakah pihak PT Timah sudah mengetahui 80 persen lebih masyarakat Desa Beriga menolak aktivitas penambangan di wilayah tersebut. "Warga Beriga ini sudah turun temurun jadi nelayan. Mereka punya hak juga menyampaikan aspirasi karena disitu tempat mereka menyambung hidup keluarga yang sudah berlangsung sejak dulu," ujar dia.
Didit menambahkan pihaknya tetap berupaya menjaga eksistensi PT Timah karena telah berkontribusi yang sangat besar dalam menggerakkan ekonomi dan pembangunan di Bangka Belitung hingga berpartisipasi dalam pendapatan negara. "DPRD disini hadir justru mencari format win-win solution agar masyarakat batu Beriga tetap bisa melaksanakan aktivitasnya sebagai nelayan tanpa terganggu dan PT Timah juga dapat mendapatkan biji timah sehingga kelangsungan sebagai perusahaan BUMN tetap berjalan," ujar dia.
Pilihan editor: Program 3 Juta Hunian Prabowo Tak akan Langsung Berdampak pada Saham Sektor Properti
