TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkomentar soal rencana presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur. Menurut Basuki, perubahan struktur kementerian mestinya tidak menjadi persoalan.
“Yang namanya organisasi, itu vehicle untuk manajemen. Jadi, tergantung pada pimpinan,” kata Basuki Hadimuljono ketika ditemui wartawan di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.
Namun, ia mengatakan semakin banyak jumlah kementerian, maka semakin besar alokasi anggaran yang diperlukan. “Banyak Menko-nya, spending-nya juga lebih banyak. Yang tadinya 4 (Menko) jadi 6 (Menko),” ujar Basuki Hadimuljono.
Dengan adanya Kemenko Bidang Infrastruktur, Basuki Hadimuljono juga berharap persoalan yang belum terselesaikan di pemerintahan Presiden Jokowi bisa dituntaskan. Salah satunya, terkait dengan kebijakan larangan truk over dimension over loading atau truk ODOL.
Menurut Basuki Hadimuljono, kebijakan larangan tersebut bisa dieksekusi Menko Bidang Infrastruktur. “Karena beliau akan mengkoordinasi semua, (menteri) Perindustrian, Perdagangam, Perhubungan,” ujar Basuki Hadimuljono ketika ditemui wartawan di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024. “Mudah-mudahan."
Ihwal rencana perubahan struktur kementerian, Basuki Hadimuljono juga pernah berkomentar tentang rencana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan. Menurut Basuki, rencana tersebut merupakan rencana apik. Apalagi, Prabowo memiliki program pembangunan 3 juta rumah gratis.
“Ini menjadi fokus (kerjanya)” kata Basuki Hadimuljono ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 September 2024.
Adapun sebelumnya, wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi kementerian yang menangani perumahan dan kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengatakan pemisahan kementerian itu menunjukkan komitmen kakanya dalam mengembangkan perumahan di Indonesia. Hashim Djojohadikusumo juga mengklaim sudah ditunjuk menjadi Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo.
Hasim Djojohadikusumo berujar, Kementerian Perumahan menargetkan pembangunan tiga juta hunian setiap tahun. Rinciannya, dua juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara satu juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Tujuannya, kata dia, mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.
Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
