TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada persoalan pembiayaan dalam membangun infrastruktur selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab, pembangunan infrastruktur memang menjadi prioritas sejak Jokowi menjabat mulai 2014.
“Saya tidak pernah minta uang karena yang minta Presiden langsung kepada Menteri Keuangan,” kata Basuki ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.
Ihwal pembangunan infrastruktur menjadi prioritas, Basuki menjelaskan, pemerintah ingin mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Karena itu, pembangunan yang sudah ada pun, seperti pembangungan bendungan, masih perlu terus dilakukan.
“Sekarang membangun 61 bendungan, itu belum apa-apanya dibanding negara lain,” kata Basuki. Ia mengambil contoh Korea Selatan yang memiliki 19 ribu bendungan dan Cina yang memiliki 98 ribu bendungan.
“Pembangunan yang kita lakukan selama ini, untuk mengejar ketertinggalan, bukan untuk menyediakan kebutuhan minimal infrastruktur dalam rangka investasi, menurunkan harga logistik, bersaing di dunia global,” ungkap Basuki.
Adapun sepanjang satu dekade pemerintahan Jokowi, sebelumnya Basuki menyampaikan Kementerian PUPR telah merampungkan 53 dari 61 proyek bendungan, 2.432 kilometer jalan tol, 5.999 kilometer jalan baru, 125.904 meter jembatan, 583 unit jembatan gantung, serta 27.673 meter flyover/underpass.
Kemudian, PUPR juga membangun 1.228.440 hektare jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 hektare jaringan irigasi. Selain itu, menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, serta 2.154 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai.
Pencapaian lainnya, PUPR menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter per detik, penanganan kawasan permukiman 94.321 hektare, serta penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta kepala keluarga.
Kemudian untuk bidang perumahan, Basuki mengklaim kementeriannya sudah membangun 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui program Sejuta Rumah. Selain itu, membangun 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Batuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta membangun 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.
Terakhir, Basuki menuturkan, Kementerian PUPR sudah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu sebanyak 15 kawasan. “Kami juga merealisasikan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar sebanyak 5.939 unit,” kata Basuki melalui keterangan tertulis.
Pilihan Editor: Tarif Tol Terpeka akan Naik, Terbanggi Besar - Kayuagung Naik Rp 85 Ribu
