Menparekraf Keluhkan Pagu Anggaran Sementara Kementerian: Kurang Berkelanjutan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengeluhkan pagu anggaran sementara 2025 sebesar Rp 1,7 triliun dan meminta penambahan menjadi Rp 3,05 triliun. Hal itu disetujui oleh Komisi X DPR untuk dilanjutkan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Kami pastikan kami tetap optimis bahwa program berkualitas berkelanjutan akan terus kami lanjutkan. Judul pemerintahannya berkelanjutan, tapi ini kok anggarannya kurang berkelanjutan,” kata Sandiaga dalam rapat kerja atau raker di Komisi X DPR, Senayan, Jumat, 6 September 2024.

Ia mengatakan dengan begitu anggaran Kemenparkeraf berdampak pada proses kerja sehingga perlu penambahan menjadi Rp 3,05 triliun dan diperjuangkan Banggar DPR. “Terutama program-program seperti desa wisata, sdm yang juga mengangkat apresiasi para pelaku seni dan kerajinan di masing-masing daerah,” katanya.

Selain itu, ke depan, Sandiaga mengklaim akan berfokus baik dari segi konten dan digitalisasi di Kemenparekraf yang menurut dia mampu meningkatkan daya tarik kearifan lokal dan penjualan. 

Tak berhenti di situ, dari segi perfilman, Sandiaga juga mengatakan akan menambahkan layar di Gedung Film Indonesia. “Jadi nanti film pertama itu Catatan Si Boy yang original,” ujarnya. Ia mengatakan film mampu menggerakkan pariwisaata dan akan berkoordinasi dengan direktur film di Dirjen Kebudayaan juga BUMN.

Sementara Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan kepada Kemenparekraf untuk menjadikan pandangan dan masukan anggota Komisi X DPR dalam rangkaian pembahasan RAPBN 2025 mulai raker 5 Juni 2024 hingga raker hari ini sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program Kemenparekraf pada RAPBN 2025.

“Kami akan menyampaikan pagu sementara Kemenparekraf pada RAPBN 2025 sebesar Rp 1.768.347.951.000 dan usulan tambahan sebesar Rp 3.052.364.852.000 kepada Banggar DPR untuk dilakukan penyesuaian. Setuju ya? Oke, setuju,” katanya.

Pilihan editor: Dana Pensiun Pokok Tidak Bisa Dicairkan Sebelum 10 Tahun Kepesertaan, Ini Penjelasan OJK