TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akhirnya angkat bicara, setelah santer kabar harga tiket KRL Commuter Line Jabodetabek akan dinaikkan dengan cara menentukan besaran subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025.
"Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024.
Namun Budi mengakui, memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi.
Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.
"Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi," kata dia.
Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.
Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.
Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni, salah satunya, dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal, dalam kesempatan terpisah menjelaskan, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.
"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," kata Risal.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.
"Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," kata dia.
Tarif KRL Saat Ini
Pengaturan tarif Commuterline sesuai yang dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/ PSO), demikian dikutip dari laman Commuter Line.
Pada Keputusan Menteri tersebut besaran tarif perjalanan commuterline Jabodetabek sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama, dan ditambahkan Rp1.000 untuk perjalanan setiap 10 kilometer berikutnya. Besaran tarif tersebut telah berjalan lebih dari lima tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2016.
"Terkait rencana penyesuaian tarif commuterline, KAI Commuter terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Regulator, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terkait rencana penyesuaian tarif ini, baik waktu dan besaran serta skema penyesuaian tarifnya," kata pernyataan Commuter Line.
Tarif untuk Orang Kaya
Pada Desember 2022, sempat muncul wacana mengenakan tarif khusus pada orang kaya pengguna Commuter Line. Saat itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan orang kaya berdasi bakal dikenakan tarif tiket KRL Commuter Line yang lebih mahal.
Asal muasal pernyataan tersebut berwal dari ketika Tempo yang menanyakan rencana kenaikan tarif KRL 2023. Kemudian, Budi Karya menjawab tarif KRL tidak akan naik tahun depan, tapi akan ada tarif khusus bagi orang kaya berdasi.
"Kalau (tarif) KRL 2023 enggak naik, Insya Allah, tapi yang sudah berdasi memang yang kemampuan finansialnya tinggi musti bayar lain. Jadi kalau yang average sampai 2023 kita tidak naik," ujar dia di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Desember 2022.
Kemenhub berencana akan menaikkan tarif tiket KRL menjadi Rp 5.000 untuk perjalanan sepanjang 25 kilometer pertama. Kemudian tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tetap di angka Rp 1.000. Namun rencana ini belum terlaksana.
Jumlah penumpang KRL pada 2023 sebanyak 290 juta lebih, namun masih di bawah tahun 2019 sebanyak 330 juta lebih.
Pilihan Editor Harta Kekayaan Rano Karno yang Maju sebagai Wakil Gubernur Jakarta
