Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.627 T, Ekonom: Berpotensi Naik Seiring Kembali Masuknya Investor Asing ke Pasar SBN

image-gnews
Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Mei 2024 tumbuh 1,8 persen dibanding tahun lalu atau year on year (yoy). Posisi ULN Indonesia pada Mei 2024 tercatat sebesar US$ 407,3 miliar atau Rp 6.627 triliun (asumsi kurs Rp 16.188 per dolar AS).

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan perkembangan ini bersumber dari ULN sektor publik. “Baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin 15 Juli 2024.

Utang luar negeri milik pemerintah tercatat sebesar US$ 191 miliar atau Rp 3.097 triliun. Meningkat dibanding bulan April sebesar US$ 189 miliar. ULN pemerintah merupakan salah satu komponen instrumen pembiayaan APBN.

BI memaparkan peningkatan pinjaman berasal dari aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik. Sementara itu ULN swasta sebesar US$ 197,6 miliar atau Rp 3.188 triliun. 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan Peningkatan ULN pemerintah ditopang oleh peningkatan kepemilikan investor asing terhadap SBN. “Ke depannya, ULN berpotensi meningkat akibat potensi masuknya kembali investor asing ke pasar SBN,” kata dia saat dihubungi Selasa, 16 Juli 2024.

Penurunan suku bunga global juga diyakini meningkatkan ULN sehingga ada potensi ekspansi dari pihak swasta. Menurut Josua, pengelolaan pemerintah saat ini masih cukup hati-hati. Karena sebagian besar ULN pemerintah berjangka panjang, sehingga risiko ketidaksesuaian cukup rendah. Selain itu ULN dari pemerintah sebagian besar berbentuk SBN domestik, yang mengakibatkan minimnya risiko nilai tukar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bank Indonesia juga menarik utang luar negeri. Berdasarkan data statistik utang luar negeri Indonesia (Sulni), ULN BI mencapai US$ 18,7 atau Rp 305 triliun. Meningkat dibanding bulan sebelumnya yakni US$ 13,9. Josua mengatakan kenaikan ULN BI dikarenakan oleh meningkatnya kepemilikan asing di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI.

Risiko akibat kenaikan ini dapat diminimalisir oleh BI karena SRBI menggunakan underlying asset berupa SBN milik Bank Indonesia yang tenornya lebih panjang sehingga rate kuponnya juga tinggi. Sehingga yield SRBI yang cenderung tinggi ini bisa ditutupi oleh return dr SBN jangka panjang uang juga tinggi. “Sejauh ini, implementasi dari kebijakan SRBI cukup membantu dalam mengendalikan stabilitas Rupiah karena cenderung dapat menjaga cadangan devisa Indonesia” ujarnya. 

Dengan bertambahnya investasi di SBN, diharapkan BI dapat melakukan exit strategy (pengurangan penerbitan) dengan perlahan mengurangi frekuensi lelang SRBI. Sehingga proses transisi akan berlangsung mulus dan stabilitas rupiah dapat terjaga.

ULN didominasi mata uang dolar Amerika, diikuti rupiah, euro Uni Eropa dan Yen Jepang. Data Sulni mencatat negara pemberi pinjaman utang luar negeri terbesar kepada RI adalah Singapura, disusul Amerika, dan selanjutnya Cina.

Pilihan Editor: Mei 2024, Utang Luar Negeri RI Naik jadi Rp 6.586 Triliun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

5 jam lalu

Pembacaan sumpah jabatan lima anggota BPK RI di Gedung Mahkamah Agung, 17 Oktober 2024. Foto: Mahkamah Agung
Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat mengemban amanah dalam menjaga keuangan kepada lima anggota BPK terpilih.


Proses PKPU Diperpanjang, Anak Usaha Indofarma Ini di Ambang Gulung Tikar

12 jam lalu

Logo PT Indofarma Global Media. Igm.co.id
Proses PKPU Diperpanjang, Anak Usaha Indofarma Ini di Ambang Gulung Tikar

PT Indofarma Global Medika (IGM), disebut-sebut sedang menunggu hasil Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).


Cara Mengetahui Kode SWIFT Bank Mandiri dengan Cepat

14 jam lalu

Aplikasi Livin by Mandiri
Cara Mengetahui Kode SWIFT Bank Mandiri dengan Cepat

Kode SWIFT diperlukan untuk transaksi keuangan internasional. Lantas, bagaimana cara mengetahuinya kode SWIFT Bank Mandiri? Ini informasinya.


Tahun Pertama Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Sulit Tembus 8 Persen

16 jam lalu

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. ANTARA
Tahun Pertama Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Sulit Tembus 8 Persen

Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, memprediksi pertumbuhan ekonomi sulit mencapai angka 8 persen.


Dulu Disebut Tukang Utang, Sri Mulyani Kini Ditunjuk Prabowo jadi Menkeu

16 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ucapkan 'Selamat' kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara pada, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dulu Disebut Tukang Utang, Sri Mulyani Kini Ditunjuk Prabowo jadi Menkeu

Pada 2019, Prabowo pernah menyindir Sri Mulyani dengan menyatakan sebutan Menteri Keuangan sebaiknya diganti dengan Menteri Pencetak Utang.


Bank Indonesia Bakal Beri Insentif Likuiditas untuk Penyaluran Kredit Perumahan Rakyat

21 jam lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kanan) dan Deputi Gubernur Doni P Joewono (kiri) menyampaikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024. Keputusan tersebut diambil untuk untuk mempertahankan stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.  ANTARA/Aprillio Akbar
Bank Indonesia Bakal Beri Insentif Likuiditas untuk Penyaluran Kredit Perumahan Rakyat

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan BI akan memberikan insentif likuiditas bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor konstruksi termasuk perumahan rakyat.


Terkini: 108 Calon Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo, Smelter Gresik Kebakaran Freeport Minta Izin Ekspor Konsentrat Diperpanjang

22 jam lalu

Rencana Kementerian Baru Prabowo
Terkini: 108 Calon Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo, Smelter Gresik Kebakaran Freeport Minta Izin Ekspor Konsentrat Diperpanjang

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan membantunya dalam kabinet pemerintahan mendatang.


Bank Indonesia Prediksi Perekonomian Indonesia Tumbuh 4,7-5,5 Persen Sepanjang 2024

1 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (ketiga kanan), para Deputi Gubernur Doni P Joewono (kedua kiri), Juda Agung (kedua kanan), Aida S Budiman (kiri), dan Filianingsih Hendarta (kanan) menyampaikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Bank Indonesia Prediksi Perekonomian Indonesia Tumbuh 4,7-5,5 Persen Sepanjang 2024

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memproyeksikan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 akan tumbuh 4,7 hingga 5,5 persen.


Prabowo Dikabarkan Bakal Memecah Kemenkop UKM, Ekonom: Lebih Didominasi Alasan Politik

1 hari lalu

Prabowo Subianto setelah menerima calon menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Prabowo Dikabarkan Bakal Memecah Kemenkop UKM, Ekonom: Lebih Didominasi Alasan Politik

Ekonom ragukan efektivitas rencana presiden terpilih Prabowo Subianto memecah Kemenkop UKM menjadi dua kementerian. Mengapa?


PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang yang Terdampak

2 hari lalu

Pedagang menata jualannya di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen, dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.   TEMPO/Tony Hartawan
PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang yang Terdampak

Tarif PPN 12 persen direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2025. Berikut daftar barang yang terdampak dan dikecualikan.