Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sultan HB X soal BUMN Pabrik Tekstil yang Diduga Rumahkan Karyawan: Seperti Hidup Segan Mati Tak Mau

image-gnews
Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Dok. Pemda DIY.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Dok. Pemda DIY.
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara soal ramai kabar pengakuan karyawan pabrik tekstil berstatus perusahaan BUMN di Sleman Yogyakarta yang dirumahkan tanpa kejelasan gaji.

Karyawan itu mengaku sudah dirumahkan satu bulan lebih tanpa gaji sehingga terpaksa harus pontang-panting mencari penghasilan lain di luar. 

Belum diketahui pasti kondisi perusahaan yang telah menghentikan operasionalnya sejak Juni lalu itu hingga merumahkan karyawannya. Belakangan terungkap, perusahaan tekstil berstatus BUMN di Sleman itu PT Primissima (Persero).

"PT Primissima itu seperti hidup segan mati tak mau, itu sudah dari dulu (persoalannya), tidak pernah selesai," kata Sultan HB X, Selasa, 9 Juli 2024.

Sultan menjelaskan, sekitar 7-8 tahun silam Pemerintah DIY sudah pernah mencoba menawarkan diri untuk mengelola PT Primissima menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Namun upaya itu tak membuahkan hasil.

Dengan kondisi kinerja usaha BUMN kini yang diketahui stop produksi dan merumahkan karyawan itu, ujar Sultan, Pemda DIY tak berani lagi menawarkan diri untuk mengelola perusahaan itu sebagai BUMD.

"Kami tidak berani untuk nawar lagi (perusahaam BUMN itu) menjadi bagian dari BUMD seperti 7-8 tahun lalu. Karena kalau dengan situasi begini diambilalih, saya pusing juga," kata Sultan. 

Sultan pun berharap, apapun persoalan perusahaan BUMN itu, jangan sampai yang dikorbankan karyawan.

"Jangan sampai karyawan yang dirugikan," kata dia.

Adapun Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DIY Dani Eko Wiyono yang mendampingi para pekerja pabrik tekstil itu mengungkap, ada 15 karyawan yang di PHK sejak November 2023 dan sekitar 500-an pekerja dirumahkan oleh manajemen perusahaan itu sejak 1 Juni 2024 lalu tanpa gaji.

"Saat ini hanya ada bagian sekuriti (keamanan) di sana yang berjaga," kata Dani.

Adapun untuk karyawan yang di PHK, kata Dani, telah mendapatkan pencairan pertama atau 30 persen dari nilai total pesangonnya pada 6 April 2024 lalu. Setelah itu mandeg alias belum jelas lagi pelunasannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari penelusuran serikat buruh, pemicu kolapsnya perusahaan BUMN itu hingga melakukan PHK dan merumahkan karyawan karena persoalan internal keuangan perusahaan.

"Masalah keuangan perusahaan itu yang diduga kacau, kami tidak tahu apakah dari sisi pemasaran atau produksinya, namun diduga banyak terjadi kebocoran," kata dia. 

Persoalan keuangan perusahaan yang tak kunjung tuntas itu yang diduga kuat membuat manajemen mengambil langkah merumahkan karyawan dan menghentikan seluruh operasional perusahaan itu sejak awal Juni lalu.

"Sebelum Juni sendiri masih ada aktivitas operasional di perusahaan itu," kata dia.

Adapun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Yogyakarta Sutiasih menuturkan dari laporan yang ia terima, perusahaan BUMN itu memang telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 15 karyawan di luar ratusan karyawan yang kini statusnya dirumahkan.

"Untuk karyawan yang dirumahkan belum dilakukan PHK, statusnya masih hubungan kerja," kata Sutiasih Selasa.

Sutiasih membeberkan, pihaknya sudah berupaya melakukan mediasi antara karyawan dan manajemen perusahaan itu. Agar karyawan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja sesuai ketentuan berlaku.

"Langkah konsultasi, bipartit sampai mediasi hingga berakhir dengan kesepakatan-kesepakatan sudah kami lakukan, tapi soal hak-hak (pesangon dan gaji) pekerja belum bisa dipenuhi PT Primissima karena belum ada dana," kata Sutiasih.

Menurut Sutiasih segala kewenangan terkait perusahaan itu saat ini sudah diambilalih PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Sehingga manajemen di Yogyakarta tak bisa mengambil keputusan.

Pilihan Editor: Buruh dan Pengusaha Tekstil Bandung Desak Pemerintah Berantas Mafia Impor

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fauzi Baadilla Masuk Pos Indonesia, Deretan Selebriti Ini pernah Menjabat Komisaris Perusahaan Mentereng

5 jam lalu

Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Fauzi Baadila menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai capres 2024 di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, 19 Juli 2023. BRIK yakin Prabowo dapat melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Fauzi Baadilla Masuk Pos Indonesia, Deretan Selebriti Ini pernah Menjabat Komisaris Perusahaan Mentereng

Kementerian BUMN mengangkat Fauzi Baadilla sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia


Satgas Impor Ilegal Dibentuk, Ini 7 Barang yang Diawasi

2 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. TEMPO/Fachri Hamzah.
Satgas Impor Ilegal Dibentuk, Ini 7 Barang yang Diawasi

Pemerintah bentuk Satgas untuk pencegahan impor ilegal. Ini sejumlah barang yang akan diawasi.


Berapa Gaji dan Fasilitas Sudaryono, Thomas Djiwandono serta Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri?

2 hari lalu

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7/2024), usai dilantik. ANTARA/Yashinta Difa
Berapa Gaji dan Fasilitas Sudaryono, Thomas Djiwandono serta Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri?

Berapa gaji Sudaryono, Thomas Djiwandono dan Yuliot Tanjung sebagai wakil menteri?


Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat Mulai Bekerja, Biaya Operasional Penerbangan Dievaluasi

3 hari lalu

Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal, Sandiaga Uno Pernah ke Medan Lewat Singapura
Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat Mulai Bekerja, Biaya Operasional Penerbangan Dievaluasi

Ada sembilan langkah yang dilakukan pemerintah lewat Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional untuk menurunkan harga tiket pesawat


Demi Wujudkan Film Deadpool, Ryan Reynolds Bayar Penulis Naskah dengan Gaji Sendiri

3 hari lalu

(kiri-kanan) Ryan Reynolds sebagai Deadpool/Wade Wilson dan Hugh Jackman sebagai Wolverine/Logan dalam film Deadpool & Wolverine. Foto: Jay Maidment/Marvel Studios
Demi Wujudkan Film Deadpool, Ryan Reynolds Bayar Penulis Naskah dengan Gaji Sendiri

Totalitas untuk film Deadpool, Ryan Reynolds rela menyisihkan gajinya sendiri untuk membayar penulis naskah agar bisa hadir di lokasi syuting.


Dampak Banjir Barang Impor, Industri Tekstil Makin Terpuruk

3 hari lalu

Buruh dari Aliansi Pekerja Textile Garment Dan IKM melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 5 Juli 2024. Buruh menuntut pemerintah untuk segera menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil dari ancaman kebangkrutan dan PHK massal terkait derasnya produk tekstil impor murah yang masuk ke pasar dalam negeri tanpa proteksi dari pemerintah. TEMPO/Prima Mulia
Dampak Banjir Barang Impor, Industri Tekstil Makin Terpuruk

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung Nadin Heriaman menyebut kondisi industri tekstil dalam negeri sekarang lebih buruk dibanding saat pandemi.


Pemda Yogyakarta Tutup 4 Tambang Ilegal dan Stop Aktivitas Penambangan di 32 Titik Lainnya

3 hari lalu

Ilustrasi Tambang Ilegal. Dok.TEMPO/Jumadi
Pemda Yogyakarta Tutup 4 Tambang Ilegal dan Stop Aktivitas Penambangan di 32 Titik Lainnya

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belakangan gencar melakukan penindakan aktivitas penambangan di berbagai kabupaten/kota provinsi itu pasca munculnya aduan masyarakat dan beredar di media sosial.


Faisal Basri Sebut BUMN Merugi Bisa Jadi Bom Waktu di Pemerintahan Prabowo

4 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Sebut BUMN Merugi Bisa Jadi Bom Waktu di Pemerintahan Prabowo

BUMN yang merugi bebani pemerintah dengan proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Bom waktu untuk pemerintahan Prabowo Subianto


BUMN Rugi karena Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo

4 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
BUMN Rugi karena Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo

Faisal Basri mengkritik proyek ambisius pemerintah yakni kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang akhirnya membuat BUMN merugi.


Ini Gaji Secret Service, Agen Khusus yang Mengawal Donald Trump

5 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump memberi isyarat saat ia masuk ke dalam kendaraan dengan bantuan personel Secret Service AS setelah ia tertembak di telinga kanannya saat kampanye di Butler Farm Show di Butler, Pennsylvania, AS, 13 Juli  2024. Setelah dirawat di rumah sakit terdekat, Trump sudah diperbolehkan pulang. REUTERS/Brendan McDermid
Ini Gaji Secret Service, Agen Khusus yang Mengawal Donald Trump

Gaji tahunan rata-rata untuk Secret Service pengawal mantan presiden AS Donald Trump adalah US$65.642 atau sekitar R 1,06 miliar (kurs Rp 16.151).